DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 45.764.339.104 (19 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Pengamat Minta Pemerintah Pertimbangkan Impor Beras

- 14 Januari 2018 13:47 wib
Beras.  (ANT/Trisnadi).
Beras. (ANT/Trisnadi).

Palu: Achrul Udaya, salah seorang pemerhati ekonomi di Palu, Sulawesi Tengah mengatakan pemerintah Jokowi-JK sebaiknya mempertimbangkan rencana untuk mengimpor beras karena hal itu tidak menguntungkan petani.

Seharusnya, kata dia, pemeirntah harus memperkuat peran Bulog dan Koperasi yang ada di setiap daerah di Tanah Air untuk membeli gabah/beras petani dengan harga yang layak.

"Kitakan ini negara agraria yang seharusnya bisa memenuhi sendiri kebutuhan masyarakat dengan produksi petani," katanya  dikutip dari Antara, Minggu, 14 Januari 2018. 

Bukan, sebaliknya setiap terjadi gejolak harga beras di pasaran, buru-buru pemerintah melakukan impor.

Menurut Mantan Kepala Cabang PT Sucofindo itu, belum memungkinkan pemerintah mengimpor beras. Apalagi saat ini bertepatan dengan tahun politik.

"Ada apa dengan impor beras?," tanya Achrul.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian dan Perum Bulog  bahwa cadangan beras nasional masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Memang di beberapa daerah saat ini harga beras merangkak naik. Kenaikan dipicu karena belum ada panen. 

"Kan panennya akan dimulai pada Februari-Maret 2018," kata Achrul.

Dia menyarankan agar pemerintah seyogyanya mendorong Bulog dan koperasi yang ada untuk membeli hasil panen petani untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan nasional. 

Jika Bulog dan koperasi diberi peran lebih besar untuk pengadaan beras di setiap daerah, niscaya persediaan beras stok nasional akan terjaga dan harga beras di pasar tradisional maupun modern tidak akan merangkak naik seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Selain itu, peran satgas pangan agar lebih didorong untuk mengawasi distribusi dan harga beras di tingkat pengecer agar para pelaku pasar tidak seenaknya menaikan harga sepihak.

"HET sudah ada. Kalau ada pelaku pasar menaikan seharusnya di tindak tegas," kata Achrul yang juga Sekretaris DPD Apindo Provinsi Sulteng itu.

Asalkan, kata dia, satgas pangan benar-benar melakukan tugasnya sebagaimana tanggungjawab yang telah diberikan pemerintah. Kalau peran satgas dilakukan dengan sunguh-sungguh, pelaku pasar tidak akan berani menimbun stok dan menaikan harga, sebab mereka bisa dikenakan sanksi berat.



(SAW)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BERAS
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 20-10-2018