DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 46.708.723.881 (21 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

KKP: Program Gemonel Percepat Modal bagi Nelayan

- 13 Januari 2018 18:22 wib
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan tujuan program Gerakan Permodalan Nelayan (Gemonel) adalah mempercepat permodalan bagi nelayan untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan.

"Tujuan Gemonel pada dasarnnya untuk percepatan fasilitasi permodalan khususnya untuk skema KUR (kredit usaha rakyat) mikro dan retail bagi nelayan," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja dalam rilis di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 13 Januari 2018.

Sjarief memaparkan program Gemonel bekerja sama dengan sejumlah pihak perbankan dan nonperbankan, seperti melalui nota kesepahaman (MoU) antara KKP dengan BRI. Program tersebut, lanjutnya, memberikan skim yang sangat menarik dengan ragam kemudahan kepada nelayan dengan bunga hanya empat persen, jauh di bawah bunga perbankan pada umumnya.

"Pada 2017, sebanyak 493 debitur nelayan telah menerima kredit dari perbankan sebesar Rp211,34 miliar, dan permodalan sebesar Rp1,84 miliar dari BLU LPMUKP (Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan)," jelasnya.

Sebelumnya, KKP pada saat ini dinilai perlu untuk lebih fokus ke dalam negeri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir termasuk nelayan tradisional pada 2018.

"Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti) sebaiknya fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir lintas profesi sebagaimana diamanahkan dalam UU No 7/2006," tambah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim.

Untuk itu, ujar itu, Menteri Susi juga dinilai jangan hanya fokus di tingkat internasional terkait keberhasilan Indonesia memberantas pencurian ikan. Meski mengatasi penangkapan ikan secara ilegal juga dapat meningkatkan potensi pendapatan bagi nelayan nusantara, Abdul Halim mengingatkan bahwa Menteri Susi juga perlu membedakan prioritas pekerjaan di kementeriannya dengan bidang kerja yang melibatkan lintas kementerian/lembaga negara.

Pemerintah juga dinilai harus lebih memperhatikan penghidupan masyarakat pesisir karena sektor perikanan di Tanah Air menghidupi banyak orang di berbagai daerah, bahkan di seluruh dunia.

"Sektor perikanan secara global memberikan penghidupan bagi 75 juta orang yang bergantung baik di perikanan tangkap maupun budidaya," tutur Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati.

Dia memaparkan, berdasarkan data FAO, 84 persen orang yang bekerja di sektor perikanan tangkap dan budidaya tersebar di Asia sebanyak 65.752.000 jiwa, disusul 10 persen di Afrika sebanyak 595.800 jiwa, dan empat persen berada di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia sebanyak 280 ribu jiwa.

Susan mengingatkan perempuan nelayan/pembudidaya juga terlibat langsung dalam aktivitas perikanan, karena sekitar 47 persen dari jumlah perempuan nelayan bekerja di bagian pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan.

"Maka tidak bisa dipungkiri, sektor perikanan bukan lagi sektor pinggiran melainkan sektor utama yang mampu menyediakan banyak lapangan kerja di sektor sekunder, misalnya pengolahan ikan, perdagangan, dan pemasaran," tegasnya.


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 22-10-2018