DP 0% dan DP Rp0 Serupa tapi tak Sama

- 24 April 2018 10:59 wib
Ilustrasi. (Foto: Antara/Wahdi Septiawan).
Ilustrasi. (Foto: Antara/Wahdi Septiawan).

Jakarta: Publik saat ini banyak yang bertanya-tanya apa bedanya program DP nol persen bagi aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri dengan program DP Rp0 yang akan dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Bila pada ujungnya disebut nasabah peminjam tidak perlu membayar uang muka atau down payment sepeser pun, kenapa ada dua istilah yang dipergunakan yakni DP nol persen dan DP Rp0. Untuk memahami itu, kita perlu masuk pada praktik yang diterapkan pada tiap-tiap program tersebut.

Pada program DP nol persen, pembayaran uang muka sebenarnya tetap dilakukan. Namun, yang melakukan ialah lembaga atau pihak lain. Untuk ASN dan TNI/Polri, pembayaran DP akan dilakukan PT Taspen atau Asabri.

Kenapa dua lembaga itu yang membayari, karena pada merekalah ASN dan TNI/Polri menyimpan dana yang kelak akan dibayarkan pada saat mereka memasuki usia pensiun. Dana yang sebenarnya sudah menjadi hak dari para ASN dan TNI/Polri itulah yang akan digunakan untuk membayari uang muka dari pembiayaan perumahan yang akan mereka beli.

Sementara itu, dalam program DP Rp0, pembayaran uang muka akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI. Baru nantinya pemilik rumah akan mengangsur kembali kepada Pemprov DKI. Pembayaran uang muka DP Rp0 merupakan pinjaman pemprov kepada warganya.

Pemprov DKI tidak bisa mengonversi uang muka sebagai subsidi langsung yang tidak perlu dibayar lagi karena bila itu dilakukan, akan menimbulkan konsekuensi panjang. Seluruh warga DKI bisa menuntut perlakuan yang sama, uang muka KPR-nya dibayari terlebih dahulu oleh Pemprov DKI. Bila ada satu juta warga DKI yang minta DP mereka dibayari dengan rata-rata DP Rp50 juta, dibutuhkan dana Rp50 triliun untuk memenuhinya. Apakah APBD DKI mampu?

Di sisi lain, skema DP Rp0 yang pembayarannya dibebankan kembali ke penyicil membuat cicilan akan lebih besar ketimbang bila DP nol persen yang pembayarannya telah diambil dari uang yang telah tersimpan di lembaga keuangan atau asuransi yang mengelola dana pensiunnya.

Sebagai calon konsumen, tentu akan lebih banyak yang memilih program DP nol persen ketimbang DP Rp0 karena cicilannya yang lebih ringan. Oleh karena itu, Pemprov DKI perlu lebih kreatif untuk merancang skema pembiayaan perumahan bagi warga DKI.

Skema yang dikembangkan pemerintah pusat terhadap ASN dan TNI/Polri lebih mudah diterapkan kepada warga di luar ASN dan TNI/Polri. Syaratnya, mereka memiliki jaminan hari tua atau dana pensiun. Yang jadi tantangan ialah mewujudkan hal itu menjadi program yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. (Media Indonesia)

 


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG HUNIAN DP 0%
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 26-05-2018