DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.052.810.215 (14 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Kemenaker Catat 396 Aduan soal THR

Kautsar Widya Prabowo - 21 Juni 2018 13:28 wib
Menaker Hanif Dhakiri (kanan) saat meninjau layanan saat pembukaan posko pengaduan THR Lebaran 2018 di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), Gedung B Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. (FOTO: ANTARA/Reno Esnir)
Menaker Hanif Dhakiri (kanan) saat meninjau layanan saat pembukaan posko pengaduan THR Lebaran 2018 di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), Gedung B Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. (FOTO: ANTARA/Reno Esnir)

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat ada 396 pengaduan terkait permasalahan Tunjangan Hari Raya (THR) yang masuk ke posko pengaduan THR Kemenaker sejak 28 Mei hingga 17 Juni 2018. Aduan tersebut masuk melalui email, whatsapp, SMS, telepon, maupun datang langsung.

Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat Pengupahan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketanagakerjaan dan Kesehatan Keselamatan Kerja FX Watratan mengungkapkan angka tersebut merupakan yang akan ditindaklanjuti dan sudah ditindaklanjuti.

"Per 17 Juni kemarin 396 jumlah pengaduannya yang di luar konsultsasi. Jadi yang sudah ditindaklanjuti melalui Dinas Ketenagakerjaan terkait maupun yang akan ditindak lanjuti oleh teman-teman kementerian," ujarnya di Gedung Kemenaker, Jakarta, Kamis, 21 Juni 2018.

Ia mengungkapkan per 22 Juni pengaduannya kembali masuk lagi sebanyak 24 aduan baik dalam bentuk konsultasi ataupun pengaduan THR. Namun untuk perincian lebih lanjut akan dirincikan pada Senin esok. Pasalnya posko aduan baru ditutup pada 22 Juni.

"Yang masuk kemarin aduan maupun konsultasi itu 24 email, whatsapp maupun datang langsung," tambahnya.

Selain itu pemeriksaan dilakukan di seluruh Indonesia, di mana sebanyak 30 pemeriksaan dilakukan di Jabodetabek dan 10 wilayah di luar Jabodetabek. Jika ditelaah lebih lanjut, terdapat 20 hingga 30 aduan yang sifatnya berulang.

Sedangkan jika dibandingkan tahun lalu jumlah pengaduan cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 241 aduan. Tingginya aduan pada tahun ini salah satu faktornya karena waktu libur dan cuti Lebaran yang cukup panjang selama 11 hari. Sehingga untuk waktu penyelidikan sedikit terkendala.

"Idealnya dilakukan penindakan H-7, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan cuti bersama dari tanggal 11. Karena cuti bersama, dinas daerah tidak dapat menindaklanjuti karena perusahaan yang dilakukan pemeriksaan tutup," tuturnya.

Namun untuk sanksi yang diberikan, ke depannya akan dilihat alasan dari perusahaan tidak membayarkan THR ke pegawai, apakah terkait keuangan atau alasan lain.

"Terkait sanksi, akan dilihat apa perusahaan tidak mau bayar karena masalah keuangan, ini menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi perusahaan. Kecuali dalam kondisi normal, baru ada sanksi," tutupnya.

 


(AHL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA MIKRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 21-11-2018