Ribut-Ribut soal Intergrated Box Office System

Agustinus Shindu Alpito - 22 Maret 2017 17:17 wib
Fauzan Zidni  (Foto: dok. Aprofi)
Fauzan Zidni (Foto: dok. Aprofi)

Metrotvnews.com, Jakarta: Usia sinema di Indonesia panjang, bahkan sudah ada sebelum negara ini berdiri. Sayangnya, tidak banyak perubahan ekosistem yang terjadi.

Belakangan dunia sinema kembali mencuri perhatian, bukan soal berita kemenangan film Indonesia di festival bergengsi, tapi karena polemik Intergrated Box Office System (IBOS).

Korea Selatan berencana memberi hibah sebesar USD5,5 juta untuk membangun IBOS. Belum lama kabar itu berhembus, aroma penolakan sudah tercium tajam. Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan, menganggap hibah itu merendahkan Indonesia. Baginya, tidak ada makan siang gratis.

IBOS adalah sistem yang biasa digunakan oleh industri sinema negara-negara maju. Sistem itu membuat masyarakat, juga para sineas, bisa memantau perputaran film di bioskop secara terperinci, sampai ke jumlah penonton per jadwal tayang.

Bayangkan saja, bagaimana bila sensus film tidak dijalankan dengan baik. Kita selama ini hanya mengetahui infomasi dengan sumber yang kita tidak ketahui. Padahal informasi itu, misal informasi jumlah dan penyebaran penonton, penting bagi para produser untuk memetakan potensi penonton dan sebagai acuan untuk memasarkan film.

Melihat polemik ini, Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) angkat bicara. Menurut Ketua Aprofi, Fauzan Zidni, IBOS penting untuk transparansi data pasar film bagi kita semua.

"Metode seperti IBOS adalah mekanisme online dan real time yang menjamin keakuratan dan transparansi data pasar bagi semua pemangku kepentingan perfilman yang harus didukung. Bagi kami terserah mau menggunakan dana hibah atau didanai sendiri oleh APBN kalau memang dana asal korea yang dipermasalahkan,” kata Fauzan.

Soal polemik yang terjadi, Fauzan berharap agar semua pihak menunggu selesainya regulasi teknis tentang tata niaga perfilman yang saat ini sedang dibahas oleh Kemendikbud.

"Kalau mengacu Pasal 33 UU No 33 tentang Perfilman sudah diatur secara jelas, eksibitor wajib melaporkan kepada menteri yang mengurus kebudayaan setiap judul film yang dipertunjukan dan Menteri wajib mengumumkan kepada masyarakat secara berkala jumlah penonton setiap judul film yang dipertunjukan di bioskop. Jadi ini memang sudah menjadi amanat Undang-Undang, mekanisme teknisnya memang belum diatur," Kata Fauzan lewat keterangan resmi.

APROFI merupakan asosiasi yang menaungi 40 produser film. Fauzan juga mengatakan bahwa selama ini, pihak bioskop hanya mengumumkan data penonton film-film nasional, yang pada tahun 2016 berjumlah 34,5 juta penonton. Sedangkan data yang menonton film asing tidak pernah diumumkan.

Jika merujuk pada situs boxoffice mojo, data penjualan film asing dari hampir seluruh negara dapat diakses, namun tidak ada data dari Indonesia.

Keterbukaan adalah hal penting dalam membangun sebuah industri. Lewat IBOS, pemerintah dapat memiliki peran untuk membuaka data untuk publik, maupun data khusus untuk para produser. Yang terpenting, sumber data itu terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan metode penghitungannya.

"BEKraf (Badan Ekonomi Kreatif) punya pekerjaan rumah untuk bisa merangkul dan menjelaskan kepada stakeholder perfilman bahwa keberadaan IBOS bukan untuk menjual data kepada asing atau menelanjangi kerahasiaan," tegas APROFI.

 
(ELG)

ADVERTISEMENT
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA FILM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 23-09-2017