Diskusi Parfi 56 Bahas Jam Kerja Artis hingga Aktor Anak-Anak

Purba Wirastama - 18 Mei 2017 14:46 wib
Pengurus Parfi 56 sedang menemui ketua MPR (Foto: Antara)
Pengurus Parfi 56 sedang menemui ketua MPR (Foto: Antara)

Metrotvnews.com, Jakarta: Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) 56 telah mengadakan diskusi dua hari dengan perwakilan pekerja seni dan sejumlah pihak terkait soal standar profesi mereka pada pekan lalu di Jakarta. Diskusi ini menyarikan sedikitnya empat persoalan utama yang dihadapi para aktor film dan sinetron Indonesia hingga saat ini.

Diskusi berfokus pada peningkatan kualitas aktor di dalam proses produksi dan kesejahteraan mereka. Keempat persoalan terjadi terutama karena regulasi negara belum punya pengaturan jelas soal pekerja film. Kendati sudah ada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Gusti Randa menilai definisinya masih sangat minim. Gusti adalah ketua bidang Organisasi, Hukum, Advokasi, dan Keanggotaan Parfi 56.

"Ada insan perfilman dan pelaku perfilman (dalam UU 33/2009), tetapi tidak secara tegas dikatakan tentang pelaku seni peran. Karena tidak mungkin dibuat khusus undang-undang keaktoran, kita perlu masukkan (kejelasan definisi) dalam UU Perfilman. Saya kira bukan saja pelaku seni peran, tetapi juga produser dan kru lain," kata Gusti saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis 18 Mei 2017.

Sebagai tindak lanjut, empat poin hasil diskusi akan diserahkan kepada Komisi X DPR RI, yang sebelumnya memang meminta rekomendasi dari beberapa pihak terkait revisi UU 33/2009. Temuan dalam diskusi juga akan dikaji lebih lanjut oleh Parfi 56 bersama sejumlah pihak.

Peserta diskusi meliputi 32 aktor, satu perwakilan legislatif, tiga perwakilan eksekutif, dan dua akademisi. Selain itu juga turut bergabung Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Bekraf), BPJS Ketenagakerjaan, serta SANDS Analytics. Berikut empat poin tersebut, dirangkum dari rilis resmi dari Parfi 56.

1. Definisi Aktor
Aktor atau pekerja seni peran belum mempunyai definisi khusus di dalam regulasi pemerintah. Ketiadaan definisi membuat aktor sering tidak dianggap sebagai upaya mencari penghasilan dan imbalan yang layak. Jaminan sosial tidak ada. Kesepakatan dengan pihak produser film juga sering berat sebelah karena merugikan pekerja seni peran.

2. Jam Kerja Aktor
Fleksibilitas waktu produksi atau syuting dinilai tidak sehat bagi para pekerja terlibat, baik aktor maupun kru. Jam kerja para aktor sering tak pasti dan sangat mungkin digenjot berlebihan, terutama untuk sinetron kejar tayang, sehingga mereka rentan menderita kelelahan dan penyakit. Aktor dengan popularitas tinggi cenderung lebih mudah bernegosiasi dibandingkan aktor baru.

Sebagai perbandingan, jika alasannya soal keterbatasan dana, hasil riset Hollywood menunjukkan bahwa lebih sedikit jam kerja justru membuat anggaran dana proyek film lebih efisien.

3. Lingkungan Kerja
Setiap aktor memiliki kebutuhan berbeda dalam menjalankan profesi. Meskipun sebenarnya kebutuhan setiap aktor sering dipenuhi, standar minimal lingkungan kerja yang manusiawi belum ada dalam regulasi perfilman.

Sama seperti soal jam kerja, aktor pendatang baru minim popularitas sulit bernegosiasi soal fasilitas yang diinginkan dan dibutuhkan.

4. Aktor Anak-anak
Lingkungan kerja produksi film, termasuk interaksi sosialnya, dinilai tidak ramah dan tidak layak bagi aktor anak-anak. Ada aturan soal pekerja anak di Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 tahun 2003 dan Keputusan Menakertrans Nomor 115 tahun 2004, tetapi dilaksanakan setengah-setengah.

Sebagai perbandingan, negara bagian California, Amerika Serikat, secara spesifik membatasi jam kerja aktor anak antara lima hingga tujuh jam per hari. Jika hari libur, maksimal penambahan dua jam.

 


(ELG)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PARFI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA FILM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 23-09-2017