DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 12.144.868.902 (16 AGUSTUS 2018)

Jokowi akan 'Sekak' Dubes yang Malas Lindungi WNI

Marcheilla Ariesta - 12 Februari 2018 18:00 wib
Presiden Joko Widodo di Kemenlu RI, Jakarta, Senin 12 Februari 2018. (Foto: Kemenlu RI)
Presiden Joko Widodo di Kemenlu RI, Jakarta, Senin 12 Februari 2018. (Foto: Kemenlu RI)

Jakarta: Presiden Joko Widodo mengapresiasi langkah standarisasi dalam perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Namun, ia menegaskan harus ada penguatan instrumen, kapasitas sumber daya manusia, penyadaran publik, serta aplikasi sistem yang memberi perlindungan kepada seluruh WNI

Sebelum membuka rapat kerja perwakilan RI, Presiden Jokowi melihat sistem Smart Embassy yang digunakan Singapura.

"Tadi saya sebelum ke sini sudah di-briefing Bu Menlu (Retno Marsudi) dan Pak Dubes Singapura mengenai aplikasi sistem database WNI," ucap Presiden Jokowi, di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin 12 Februari 2018.

"Kita ini kan sekarang aplikasi sistem harus yang seperti itu. Murah-murah sekarang itu. Kalau kedutaan belum pakai, malu," imbuh dia.

Dia mengatakan jika nanti pergi ke suatu negara dan berkunjung ke kedutaan besar, lalu sistem aplikasi seperti itu belum ada, Duta Besar yang bertugas di sana akan 'disekak.'

"Kalau belum, ya 'sekak' saja. Sekarang ini kan ada transisi, tapi setelah ini saya blak-blakan saja. Kerja enggak bener, pak dubes," tegasnya.

Baca: Jokowi Ingin KBRI Jadi Contoh Gesitnya Pelayanan Publik

'Sekak' adalah istilah dalam catur saat seseorang hendak mematikan pion raja lawannya.

Menurut Jokowi, sistem Smart Embassy ini sejalan dengan Portal Perlindungan WNI. Sistem aplikasi ini merupakan kerja sama antara Kemenlu dan Kementerian Dalam Negeri, unutk mendata seluruh WNI di luar negeri.

"Sehingga nantinya hanya ada satu data base WNI kita di luar negeri," tuturnya.

Meski demikian, Jokowi mengakui sulit menyelesaikan kasus WNI ilegal. Karenanya, dia berharap dengan sistem tersebut, gelombang WNI yang masuk lewat jalur ilegal dapat diminimalisasi.

"Yang ilegal ini bisa dipangkas. Saya yakin jika kita memiliki single database yang baik, maka WNI kita semakin baik," terangnya.

Saat ini, Jokowi mengatakan sudah memerintahkan kementerian-kementerian terkait untuk membantu proses integrasi database tersebut.


(WIL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PRESIDEN JOKOWI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA ASIA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 16-08-2018