DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 20.111.547.901 (22 SEP 2018)

Pemerintah Korsel Potong Jam Kerja 68 Jam Seminggu

Arpan Rahman - 01 Maret 2018 20:05 wib
Ilustrasi: Metrotvnews.com
Ilustrasi: Metrotvnews.com

Seoul: Korea Selatan (Korsel) mengeluarkan sebuah undang-undang untuk mengurangi pekan kerja yang panjang. Upaya ini demi meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan lapangan kerja.
 
Majelis Nasional Korsel sudah mengeluarkan undang-undang yang memotong jam kerja mingguan maksimum menjadi 52, turun dari 68 jam. Undang-undang mulai berlaku pada Juli dan akan berlaku untuk perusahaan besar sebelum diluncurkan ke bisnis yang lebih kecil.
 
Potongan tersebut merupakan janji kampanye oleh Presiden Moon Jae-in, yang juga mendapat kenaikan upah minimum sebesar 16 persen tahun ini.
 
Undang-undang ini menghadapi penolakan dari pihak bisnis. Namun dipandang perlu untuk memperbaiki standar hidup, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelahiran negara tersebut, yang mencapai rekor terendah tahun lalu.
 
Seiring ekonomi Korea Selatan meningkat pada era 80an dan 90an, budaya gila kerja bertahan dan tingkat kelahiran merosot. Chung Hyun-back, Menteri Keluarga dan Kesetaraan Gender, menyebut jam kerja di negara tersebut tidak manusiawi lamanya. Ia mengatakan bahwa itu adalah faktor dalam masyarakat Korsel yang cepat menua, seperti dilansir Guardian, Kamis 1 Maret 2018.
 
Para pekerja Korsel menghabiskan pekan terpanjang di negara berkembang, hanya di belakang Meksiko, menurut data dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Kelompok yang sebagian besar negara maju tidak termasuk negara seperti Tiongkok dan India, dan negara-negara berkembang, cenderung bekerja lebih banyak.
 
Namun Korsel masih bekerja sekitar 400 jam lebih setiap tahun dibandingkan dengan pekerja di Inggris dan Australia, sekitar 10 pekan kerja standar tambahan, walaupun memiliki pendapatan rata-rata yang relatif sama.
 
Pekan kerja Korsel yang baru akan terdiri dari 40 jam normal dan 12 jam tambahan lembur. Perusahaan tersebut dapat mengeluarkan biaya tambahan sebesar 12 triliun won (USD11 miliar) per tahun untuk mempertahankan tingkat produksi yang sama, menurut sebuah studi oleh Korean Economic Research Institute.
 
Undang-undang baru tersebut mengurangi jumlah bisnis yang dikecualikan dari 26 menjadi lima, termasuk transportasi dan perawatan kesehatan. Orang yang berusia di bawah 18 tahun juga hanya bisa bekerja 35 jam sepekan, turun dari 40, setara dengan pekan rutin di Prancis.


(FJR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PERISTIWA UNIK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA DUNIA UNIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 25-09-2018