Kekuatan Militer Myanmar Ditujukan Bukan untuk Sipil Rohingya

Marcheilla Ariesta - 14 Februari 2018 04:35 wib
Ilustrasi Militer Myanmar dituduh melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya (Foto: AFP).
Ilustrasi Militer Myanmar dituduh melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya (Foto: AFP).

Jakarta: Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi mengatakan, penggunaan kekuatan berlebih dilakukan militer Myanmar terhadap masyarakat minoritas di Rakhine, yakni etnis Rohingya. Namun, kekuatan itu ditujukan untuk milisi Rohingya (ARSA) dan bukan warga sipil.

"Kalau dikatakan itu abuse of power, iya, bisa kita pastikan karena banyak. Cuma terhadap siapa? Mereka berargumentasi bahwa korban-korban yang jatuh itu adalah kelompok dari ARSA. ARSA sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris," kata Ito di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta Selasa 13 Februari 2018.

Menurut Ito, kejahatan yang dilakukan ARSA sudah teroganisir. Ito menambahkan, ARSA juga memiliki anggota militan yang siap mati kapan pun. Dubes Ito menjelaskan ada juga yang dinamakan simpatisan, dan pendukung ARSA.

"Kalau di Indonesia, apa yang dilakukan oleh aparat keamanan di Indonesia, kita sudah memisahkan mereka ini. Jadi untuk unsur satu, yang mastermind-nya ada tim khusus, militannya tim khusus. Di sana, karena mungkin profesionalismenya yang masih terbatas, mereka menanganinya kurang profesional," ungkap Ito.

Menurut Ito, Myanmar ingin belajar dari Indonesia dalam melawan pemberontakan dan mengembangkan profesionalisme diri di tubuh kepolisian. Indonesia sangat siap untuk berbagi pengalaman dengan Myanmar mengenai hal tersebut, kata dia.

"Inilah yang mungkin akan masuk dari pemerintah Indonesia. Bagaimana kita membagikan pengalaman kita, kasus-kasus di Aceh, kasus di Papua, kasus di Timor Timur dulu, karena saya ikut terlibat dulu, sehingga kita coba membagi (pengalaman), mereka ingin belajar dari kita," jelas Ito.

Karenanya, Myanmar tengah belajar dalam membuat undang-undang yang mengedepankan HAM. Tak hanya itu, mereka juga saat ini sedang membuat SOP dalam mengimplementasi hukum tersebut. 

"Ini kan masih belum terlaksana, Myanmar kan negara yang baru ada perpisahan dari junta militer ke negara demokrasi, baru dua tahun, kita dulu memerlukan 18 tahun," pungkas Ito.


(DEN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PENGUNGSI ROHINGYA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA DUNIA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 22-02-2018