DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.058.936.361 (14 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Jangan Politisasi Eksekusi Mati WNI

- 01 November 2018 19:13 wib
Tuti Tursilawati (kanan) dipeluk sang bunda kala bertemu di Arab Saudi pada April 2018 silam. (Foto: Dok. PWNI dan BHI Kemenlu).
Tuti Tursilawati (kanan) dipeluk sang bunda kala bertemu di Arab Saudi pada April 2018 silam. (Foto: Dok. PWNI dan BHI Kemenlu).

Riyadh: Eksekusi mati terhadap pekerja migran asal Majalengka, Tuti Tursilawati di Arab Saudi sangat mengiris hati. Sangat disesalkan pula pihak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi lagi-lagi tidak memberikan notifikasi kepada Pemerintah Indonesia.
 
Baca juga: TKW Dieksekusi, Jokowi Diminta Protes Arab Saudi.
 
Walaupun demikian langkah Arab Saudi tidak memberikan notifikasi kepada warga asing yang dieksekusi mati bukan dialami oleh Indonesia saja, melainkan dari negara-negara lainnya yang warganya dieksekusi mati mengalami hal yang sama. Hanya saja, sebagai Negara sahabat yang berpenduduk mayoritas muslim, akan lebih bijak adanya komunikasi.
 
Kasus-kasus TKI di Arab Saudi terus menerus dikawal. Tetapi amat disayangkan adanya elite yang mempolitisasi kasus eksekusi mati Tuti Tursilawati melalui pernyataannya.

Kasus yang menimpa almarhumah Tuti Tursilawati adalah kasus yang terjadi sejak tahun 2010 di erah Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Upaya perlindungan sudah dilakukan sejak awal hingga saat ini oleh Pemerintah. Dari pemberian pendampingan pengacara, melobi pihak keluarga korban dan Raja.
 
Hanya saja, dalam kasus private, pihak Kerajaan Arab Saudi tidak bisa mengintervensi, karena penentunya ada di pihak keluarga korban. Peran Kerajaan membantu Pemerintah Indonesia untuk melobi keluarga korban melalui lembaga khusus yang dibentuk Kerajaan.
 
Kalau ingin bicara kehadiran Negara dalam melindungi TKI, era pemerintahan Presiden Jokowi lebih berasa dalam melindungi TKI. Kalaupun masih ada catatan, itu suatu hal yang lumrah
tinggal kita-kita yang mendorong Pemerintah untuk membenahi catatan-catatan tersebut.
 
Menilai pernyataan Sandiaga Uno,-sebelumnya menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya pemerintah melindungi TKI,- menunjukkan ketidakpahaman beliau dalam permasalahan TKI. Kasus-kasus yang saat ini ditangani adalah kasus-kasus di masa era sebelumnya, sedangkan Pemerintah saat ini sudah menghentikan penempatan TKI sektor domestik ke timur tengah pasca melihat banyaknya kasus-kasus.
 
Sandiaga pun sempat mengungkapkan peran Prabowo Subianto dalam pembebasan WNI, Wilfrida Soik dari hukuman di Malaysia. Perihal bebasnya Wilfrida Soik dari ancaman hukuman mati Malaysia, baiknya Sandiaga Uno bisa membedakan hukum Arab Saudi dan Malaysia. Selain itu, yang mengawal kasus Wilfrida Soik saat itu sejak awal adalah kawan-kawan dari Migrant Care.

Baca juga: Menaker Sesalkan Hukuman Mati Tuty Tanpa Ada Notifikasi.
  
Untuk mengurangi WNI menjadi TKI ke luar negeri, jangan hanya bicara soal ketersediaan lapangan pekerjaan, tetapi pelatihan-pelatihan itu yang harus diutamakan. Dengan pelatihan, WNI yang sebelumnya berniat menjadi TKI akan mengurungkan niatnya setelah memiliki bekal pelatihan untuk bekerja atau membuka usaha di dalam negeri.
 
Saya mengajak para pihak untuk mendukung langkah Pemerintah Indonesia melakukan protes ke Arab Saudi. Dan mendesak Arab Saudi mengungkap dan menghukum sembilan orang pemerkosa almarhumah Tuti Tursilawati.
 
Memperhatikan langkah Saudi Arabia yang sering tidak memberikan notifikasi, Perwakilan RI di  Arab Saudi harus lebih intensif menemui para TKI yang berstatus kritis terancam hukuman mati. Entah itu satu minggu dua kali atau lainnya.


Penulis adalah Pembina Posko Perjuangan TKI (POSPERTKI) Arab Saudi, Sharief Rachmat.


(FJR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG EKSEKUSI MATI WNI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA OPINI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 16-11-2018