Langkah Konkret Pemerintah Indonesia

- 04 September 2017 08:20 wib
Menlu Ri Retno Marsudi dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi saat bertemu di Konferensi Tingkat Menteri ASEAN, tahun lalu. (Foto: AFP)
Menlu Ri Retno Marsudi dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi saat bertemu di Konferensi Tingkat Menteri ASEAN, tahun lalu. (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa Indonesia akan melakukan tindakan kongkrit untuk menghentikan krisis kemanusiaan atas etnis Rohingya di Myanmar.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi hari ini dijadwalkan bertemu dengan Aung San Suu Kyi. 

Dalam pertemuan tersebut Menlu Retno diharapkan dapat meminta agar kekerasan yang dilakukan oleh otoritas Myanmar terhadap etnis Rohingya dihentikan. 

Menlu perlu mengingatkan apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya bisa masuk dalam katagori ethnic cleansing atau genosida. Hal ini telah banyak disampaikan oleh pejabat berbagai negara.

Bila kekerasan tidak juga dihentikan maka masyarakat internasional dapat bertindak atas Myanmar berdasarkan konsep yang dikenal dalam hukum internasional yaitu Responsibility to Act atau R2P.

R2P adalah suatu tindakan oleh masyarakat internasional yang tidak mengenal batas wilayah kedaulatan untuk memastikan agar kejahatan terhadap kemanusiaan seperti ethnic cleansing atau genosida tidak terjadi.

Bentuk tindakan R2P bisa berupa sanksi ekonomi hingga penggunaan kekerasan (use of force).

Dalam konteks ini ASEAN dapat melaksanakan R2P untuk menyelamatkan etnis Rohingya. 

Mengapa ASEAN?

ASEAN memiliki kewajiban karena ini masalah regional. ASEAN harus memiliki makna atas adanya tindakan pemerintah negara anggotanya yang melakukan ethnic cleansing. Jangan sampai ASEAN gagal dalam menjalankan kewajiban internasionalnya, bahkan mendiamkan atau membiarkan suatu kejahatan internasional.

Oleh karena itu pasca pertemuan dengab Aung Sang Suu Kyi, pemerintah Indonesia dapat memanggil sidang darurat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat bagi ASEAN terhadap Myanmar. 

Bila ethnic cleasing masih terus terjadi, ASEAN dapat melakukan embargo ekonomi terhadap Myanmar. Diharapkan tindakan ASEAN ini akan didukung dan diikuti oleh negara-negara lain di dunia.
 

Penulis adalah Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana.




(WIL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KONFLIK MYANMAR
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA OPINI
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 20-11-2017