Baru 70 Persen Kendaraan di Jabar yang Bayar Pajak

Octavianus Dwi Sutrisno - 12 September 2017 13:10 wib
Petugas melayani warga mengurusi perpanjangan pajak kendaraan bermotor di counter e-Samsat di Palembang, Ant - Feny Selly
Petugas melayani warga mengurusi perpanjangan pajak kendaraan bermotor di counter e-Samsat di Palembang, Ant - Feny Selly

Metrotvnews.com, Bandung: Polda Jawa Barat memberlakukan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Online sejak Januari 2017. Namun, sejak pemberlakuan sistem berbasis daring tersebut, hanya 9 juta kendaraan yang dilengkapi dengan dokumen pelunasan pajak.

Hingga berita ini dimuat, Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar Kombes Tomex Kurniawan menyebutkan 14 juta kendaraan di provinsi tersebut. Kendaraan berjenis roda dua maupun empat. 

"Tapi masih ada 30 persen kendaraan yang tak memenuhi kewajiban pajak. Alasannya beragam seperti kendaraan mengalami kecelakaan, rusak, hilang. Namun paling banyak ya ditarik leasing (perusahaan jasa pemberian kredit kendaraan)," ujar Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar Kombes Tomex Kurniawan, Selasa 12 September 2017.

Padahal, Polda Jabar memberlakukan Samsat Online untuk mempermudah pengurusan pajak kendaraan. Sistem Informasi Aplikasi Berbasis Daring atau Online (Sipolin), demikian nama program tersebut. Caranya, warga mengunduh aplikasi melalui Playstore.

"Tujuannya pengendara bisa membayar biaya dokumen kendaraan dengan internet banking maupun SMS banking," ujar Tomex di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Menurut Tomex, sistem itu bertujuan mempermudah pelayanan publik di Jabar. Tujuan lain agar masyarakat lebih patuh membayar pajak kendaraan.

Seperti Samsat Gendong, dimana petugas Samsat menggunakan kendaraan baik mobil maupun motor datang ke beberapa wilayah di Jawa Barat untuk memberikan pelayanan. 

"Samsat gendong, ini salah satu cara petugas untuk mendekatkan pelayanan publik melihat secara mobilisasi waktunya masyarakat tidak bisa memenuhi menuju Samsat atau yang bersangkutan, belum sempat membayar pajak. Jadi dengan membayar disitu (Samsat gendong), masyarakat bisa membayar karena sistemnya sudah terkoneksi di Jawa Barat," paparnya.

Namun, dirinya meyakini untuk pemberlakuan Samsat Gendong dirasakannya belum maksimal pasalnya, cara tersebut juga tergantung dari permintaan dan kebutuhan pemerintah daerah.

"Jadi kita bersinergis dengan pemerintah daerah, memang sudah berjalan namun belum maksimal karena tidak semua wilayah di daerah meminta Samsat Gendong ini, tergantung permintaan daerah," paparnya.

Selanjutnya, saat ditanya penunggak pajak kendaraan di wilayah Jabar, Tomex menuturkan masih banyak.



(RRN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PAJAK KENDARAAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 21-11-2017