Pemprov Jabar tak Membekukan Transportasi Online

Jaenal Mutakin - 11 Oktober 2017 22:17 wib
Konvoi damai ojek basi aplikasi. Foto: Antara/Lucky R.
Konvoi damai ojek basi aplikasi. Foto: Antara/Lucky R.

Metrotvnews.com, Bandung: Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan operasional angkutan transportasi online di Jawa Barat tidak dibekukan. Karena bukan kewenangan Dishub Jabar, mereka hanya mengimbau untuk tidak beroperasi sementara.

Sosialisasi ini terkait operasional angkutan sewa khusus atau taksi online belum memiliki peraturan resmi pasca pembatalan 14 pasal Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) Wilayah III Dishub Jabar, M. Abduh Hamzah, menyebut regulasi angkutan sewa khusus sepenuhnya ada di pemerintah pusat. Jadi hanya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dapat menghentikan operasi angkutan online.

Ada beberapa poin penting dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017. Mulai dari kuota, wilayah operasi, badan hukum, uji berkala, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda kendaraan bermotor sesuai domisili.

"Kami hanya mengusulkan melalui surat kepada Presiden Jokowi awal pekan ini, terkait usulan penyelengaraan angkutan sewa khusus/taksi online dan peraturannya," ujar Abdulah, di Bandung, Rabu, 11 Oktober 2017

Menurut Abduh, surat berisikan tiga poin usulan. Pertama, meminta kepada Menteri Perhubungan segera menerbitkan aturan pasca putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 yang membatalkan Permenhub 26/2016. Terutama mengedepankan kesetaraan dan keadilan antara angkutan online dan angkutan konvensional.

Kedua, mengusulkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, agar dilakukan penataan kembali mengenai kebijakan, pedoman teknis dan pengawasan implementasinya dalam penyediaan aplikasi online.

Ketiga, memohon aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan online. Seluruh usulan tersebut demi menjaga kondusifitas, keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lapangan.

Surat ditembuskan ke Ketua Mahkamah Agung, Menko Maritim, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Komisi V DPR RI, Ketua DPRD Jabar, dan Dirjen Perhubungan Darat.

Dishub Jabar akan berusaha menegakkan aturan normatif di daerah tentang dalam penyelenggaraan angkutan online sesuai dengan hasil revisi Permenhub 26/2017.


(SUR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG TAKSI ONLINE
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 21-10-2017