Yusril Meminta Hakim Adil kepada Buni Yani

Octavianus Dwi Sutrisno - 12 September 2017 14:36 wib
Yusril Ihza Mahendra -- MTVN/Octavianus Dwi Sutrisno
Yusril Ihza Mahendra -- MTVN/Octavianus Dwi Sutrisno

Metrotvnews.com, Bandung: Yusril Ihza Mahendra mengkritisi dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Buni Yani. Menurutnya, penerapan pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dikenakan pada Buni Yani membutuhkan penafsiran.

"Saya kira, nanti majelis hakim yang harus menafsirkan norma-norma itu secara adil bagi yang bersangkutan (Buni Yani)," ucap Yusril di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Pemkot Bandung, Jalan Seram, Bandung, Jawa Barat, Selasa 12 September 2017.

Menurut Yusril, dakwaan yang dilayangkan kepada Buni Yani termasuk delik formil atau materiil. Pasal 36 UU ITE menyatakan, bahwa segala perbuatan harus menimbulkan akibat kepada masyarakat.

"Kalau memang menimbulkan dampak dan akibat bagi masyarakat, deliknya materiil. Tapi kalau delik formil, itu akibat tidak perlu terjadi. Misalnya, saya menghasut supaya orang rumah si A itu dibakar. Saya teriak-teriak, tapi tidak terjadi kebakaran itu. Nah, saya tidak bisa dipidana," bebernya.

(Baca: Pengacara Hadirkan Yusril Sebagai Saksi Ahli di Sidang Buni Yani)

Yusril juga beranggapan, tidak unsur pidana dalam Pasal 32 ayat 1 UU ITE. "Kalau saya melihat, Pasal 32 itu ada tiga ayat 1, 2, dan 3. Kalau orang kemudian mengupload atau menyebarluaskan sesuatu yang kemudian diubah isinya, itu bisa dipidana. Tapi itu terkait dengan ayat 3, yaitu kalau sesuatu itu memang bersifat rahasia," jelasnya.

Menurut Yusril, menambah atau mengurangi tulisan yang telah ditulis orang lain bukan termasuk unsur pidana. "Kecuali itu berisi fitnah atau kemudian memutar balikkan yang kemudian berbuah permusuhan," paparnya.

Buni Yani, lanjut Yusril, didakwa sebelum ada putusan pada Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama. Namun, saat ini putusan perkara terhadap Ahok sudah inkrah.

"Jadi, apa lagi yang mau dipidanakan pada Buni Yani?" pungkasnya.

Sebelumnya, Buni berurusan dengan hukum setelah mengunggah video pidato Ahok yang mengutip surah Al Maidah ayat 51, Facebook. Pidato itu disampaikan Ahok di Kepulauan Seribu pada September 2016.

(Baca: Buni Yani Ngotot Minta Ahok Dihadirkan di Persidangan)

Buni mengaku, mendapat video tersebut dari akun Facebook Media NKRI. Unggahan Buni membuat Ahok harus berurusan dengan hukum. Ahok divonis dua tahun penjara atas kasus penodaan agama.
 
Sementara itu, Buni terjerat kasus penghasutan berbau SARA. Dia dijerat Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara atau denda paling banyak Rp1 miliar.


(NIN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BUNI YANI TERSANGKA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 25-09-2017