Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.400.516.227 (19 JUNI 2018)

Brebes Selatan Layak Dimekarkan

Kuntoro Tayubi - 12 Maret 2018 14:58 wib
Ilustrasi kawasan Brebes Selatan, Jawa Tengah. Foto: Medcom.id/Kuntoro Tayubi
Ilustrasi kawasan Brebes Selatan, Jawa Tengah. Foto: Medcom.id/Kuntoro Tayubi

Brebes: Hasil kajian akademis pemekaran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, menyatakan Kabupaten Brebes wilayah selatan berpotensi menjadi kabupaten sendiri. Daerah tersebut adalah kecamatan Bumiayu, Tonjong, Salem, Bantarkawung, Paguyagan, dan Sirampog.

"Tim kajian itu menyediakan data-data terkait indikator apakah Brebes Selatan sudah bisa atau mampu menyelenggarakan kabupaten atau pemerintahan sendiri. Dari indikator yang ada Brebes Selatan berpotensi menjadi kabupaten sendiri," kata Sekda Brebes, Emastoni Ezam di kantornya, Senin, 12 Maret 2018.

Pemkab Brebes telah mengeluarkan anggaran untuk membentuk tim kajian akademis dari Undip tersebut sebesar Rp145 juta. Meski demikian, pihaknya belum bisa menyimpulkan bahwa Brebes Selatan sudah layak menjadi kabupaten sendiri atau tidak.

Kajian akademis digunakan sebagai acuan untuk mengusulkan ke pemerintah pusat soal pemekaran. Indikator sebuah daerah yang berpisah dengan daerah induk tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Karena keputusan final ada di pemerintah pusat. Segera mengirimkan usulan termasuk hasil kajian akademis itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri)," kata Emastoni.

Dijabarkan di Pasal 36 ada beberapa item indikator, mulai dari segi geografi, kondisi ekonomi, sosial, politik, aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, potensi pendapatan asli, kualitas sumber daya manusia, hingga rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.

Perwakilan Presidium Pemekaran Brebes Selatan Agus Sutrisno mengaku akan tetap memperjuangkan warga Kabupaten Brebes bagian selatan untuk mewujudkan daerah otonomi baru (DOB). Meskipun, ada moratorium pemekaran dari pemerintah pusat tersebut.

"Itu kebijakan politik yang sewaktu-waktu bisa dicabut. Moratorium itu lantaran ada daerah di luar Jawa yang mengalami pemekaran namun tidak berkembang," kata mantan anggota DPRD Brebes itu.

Hasil kajian akademis merupakan awal untuk memulai langkah berikutnya. Keinginan warga Brebes bagian selatan untuk menjadi daerah baru, lantaran kondisi geografis dari lokasi mereka bermukim yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.
 


(SUR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PEMEKARAN DAERAH
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 19-06-2018