Negara Mulai Dengar Kelompok Minoritas

Ahmad Mustaqim - 14 November 2017 21:02 wib
Penghayat berbagai kepercayaan berfoto bersama sambil memegang KTP usai menjadi saksi pada sidang lanjutan uji undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Foto: ANTARA/WIdodo S Jusuf
Penghayat berbagai kepercayaan berfoto bersama sambil memegang KTP usai menjadi saksi pada sidang lanjutan uji undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Foto: ANTARA/WIdodo S Jusuf

Yogyakarta: Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengisian aliran kepercayaan di kolom agama Kartu Identitas Penduduk Elektronik (KTP-el) menjadi sebuah kemajuan bangsa Indonesia. Sebab, penganut aliran kepercayaan menjadi kelompok termarjinalkan dan terdiskriminasi bertahun-tahun.

Antropolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Pande Made Kutanegara menjelaskan, para penganut kepercayaan kelompok minoritas sebelum adanya putusan MK. Penghayat kepercayaan menjadi tak memiliki identitas.

"Secara ekstrem, penganut kepercayaan ini terdiskriminasi dan termarjinalkan. Ini berlangsung selama bertahun-tahun. (Perlakuan negara) dari sisi sosial sangat tidak layak," kata Made kepada Metrotvnews.com pada Selasa, 14 November 2017.

(Baca: Ada 10 Juta Penghayat Kepercayaan di Indonesia)

Hak sebagai warga negara bagi penganut aliran kepercayaan bertahun-tahun direnggut. Baik dari sisi sosial hingga ekonomi.

Kondisi tak layak ini terjadi akibat kelompok yang berkuasa tak pernah mendengar kelompok minoritas. Misalnya, penentuan kriteria kolom agama saat itu pembahasannya tidak menyertakan penganut aliran kepercayaan.

"Penganut kepercayaan ini memang diakui ada oleh negara. Tapi mereka tidak pernah diberi ruang yang cukup," katanya.

Menurutnya, seringkali kekuatan lokal lebih kontekstual dalam menghadapi perkembangan zaman. Misalnya, penganut aliran kepercayaan yang pengikutnya lebih patuh dalam hal menjaga alam dan kebudayaannya. Bahkan, kata dia, ada satu sisi bahwa kekuatan lokal tersebut bisa bersikap lebih arif.

(Baca: Organisasi Penghayat Kepercayaan di Tanah Air Ada 187)

Oleh karenanya, lanjut Made, usai adanya putusan MK itu negara harus lebih adil dalam mengambil setiap keputusan. Sistem demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia tak serta merta bisa semuanya dipakai.

Ia menilai, sistem demokrasi dengan adanya musyawarah mufakat akan lebih pas untuk dijalankan di Indonesia. "Bangsa Indonesia harus mengembangkan dialog dan pembacaan kultural terus menerus. Berikan posisi yang sama untuk setiap warga negara," ujarnya.

Made menambahkan, menjalankan sistem demokrasi agar sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang majemuk memang tak bisa instan. Putusan MK tersebut menjadi kesempatan bagus membuka ruang dialog bagi warga negara yang selama ini seolah tak dianggap.

"Apalagi menyongsong 2045 tepat satu abad Indonesia. Sistem denokrasi perlu dilakukan bertahap agar menunjukkan Indonesia ada kemajuan. Negara yang sudah merdeka bertahun-tahun pun terkadang masih menghadapi gelombang. Apalagi Indonesia yang masih kategori baru," jelasnya.

(Baca: Penghayat Kepercayaan Minta Masyarakat Hentikan Diskriminasi)


(SUR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KEPERCAYAAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 21-11-2017