DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.179.914.135 (23 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Penyandang Tunanetra Mengeluh tak Bisa Daftar

Patricia Vicka - 11 Oktober 2018 20:22 wib
Ilustrasi peserta mengerjakan soal ujian penyaringan penerimaan CPNS, MI - Ramdani
Ilustrasi peserta mengerjakan soal ujian penyaringan penerimaan CPNS, MI - Ramdani

Yogyakarta: Penyandang disabilitas di Yogyakarta mengeluh kesuliitan mendaftar CPNS. Beberapa difabel tak bisa mendaftar karena terbentur aturan.

Wido Yufri Ashar, 28, mengaku ingin mendaftar CPNS sebagai guru agama. Ia merupakan penyandang tunanetra. Namun ia tak bisa mendaftar karena tidak ada posisi untuk dirinya.

"Memang ada kuota untuk difabel. Tapi itu hanya untuk tunadaksa (cacat tubuh). Saya dan teman-teman enggak bisa mendaftar di Pemda/ Pemprov," ujar Wido saat jumpa pers di kantor Komite Difabel DIY, di Demangan Yogyakarta, Kamis 11 Oktober 2018.

Ia kecewa dengan kebijakan itu. Sebab, menurutnya, DIY yang sudah memiliki perda difabel. Seharusnya aturan itu bisa mengakomodir penyandang disabilitas. 

Pria yang tinggal di Turi Sleman ini akhirnya memutuskan untuk melamar di provinsi lain. Ia berencana melamar sebagai guru agama di provinsi Jawa Timur atau Jawa Tengah.

Wido juga menilai website pendaftaran CPNS belum ramah difabel. Kaum tuna netra yang tak bisa melihat, kesulitan membaca informasi di dalamnya. Kode di dalam web menambah kesulitan.  

"Situs Badan Kepegawaian Nasional (BKN) enggak bisa diakses dengan program pembaca layar. Kami harus minta bantuan orang lain untuk membaca dan mendaftarkan diri," tutur pria yang bekerja sebagai guru agama di SLB Tunas Kasih 2 Turi itu.

Ia sudah menyampaikan keluhan ini ke Pemkab Sleman dan Kementerian terkait. Sayangnya ketentuan ini tak bisa diubah dalam penerimaan CPNS tahun ini. 

Riski Purna Adi, 28, penyandang tunarungu, pun mengeluhkan hal yang sama. Salah satu syarat yang memberatkan yaitu jenjang pendidikan.

Bagi kaum difabel, ungkap Riski, lulus SMA saja sudah sulit. Begitu pula bila harus lulus Strata 1.

"Harapan saya lowongan untuk SMA sama banyaknya dengan S1," kata Riski yang kini berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Baca: CPNS Diimbau Hindari Iming-Iming Oknum

Keduanya berharap pemerintah bisa memperbanyak kuota CPNS bagi kaum difabel pada penerimaan tahun berikutnya. Pemerintah daerah diharapkan turut melibatkan penyandang disabilitas saat penentuan formasi dan persyaratan.

Komisioner Pemantauan dan Layanan Pengaduan Komite Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY, Winarta mengatakan pihaknya mendapat puluhan keluhan serupa dari kaum disabilitas.

Dalam penerimaan CPNS di wilayah DIY tahun ini alokasi formasi bagi difabel baru mencapai 1,1 persen. Padahal dalam peraturan, alokasi difabel minimal dua persen.

"Jumlah alokasi CPNS diseluruh pemerintah DIY 3.182 orang. Tapi alokasi untuk difabel hanya 35 orang. Belum memenuhi peraturan,"

Pihaknya akan memgkomunikasikan keluhan ini pada Pemda DIY dan pemerintah kabupaten. Harapannya ada perbaikan dalam penerimaan CPNS tahun berikutnya.

Lihat video:



(RRN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PENDAFTARAN CPNS
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 10-12-2018