DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 12.710.947.522 (17 AGUSTUS 2018)

Pembentukan Koopssusgab TNI Perlu Payung Hukum

Pythag Kurniati - 18 Mei 2018 08:40 wib
Ilustrasi. Sejumlah anggota pasukan khusus Batalyon Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir sedang berlatih. (ANT/Eric Ireng)
Ilustrasi. Sejumlah anggota pasukan khusus Batalyon Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir sedang berlatih. (ANT/Eric Ireng)

Solo: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo menyetujui pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Pasukan tersebut akan menanggulangi terorisme di bawah komando Panglima TNI.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mengatakan, pembentukan pasukan khusus TNI perlu dilandasi payung hukum. "Dasarnya apa kalau tidak memakai UU?," ungkap Abdul Kharis di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 17 Mei 2018.

Supaya tidak menggodok payung hukum baru dari awal, Kharis meminta pembentukan pasukan khusus TNI menunggu revisi UU Antiterorisme diselesaikan. 

"Kita tunggu revisi UU ini saja, enggak perlu membuat payung hukum lagi namun kita jadikan ini (revisi UU Antiterorisme) payung hukum," bebernya.

Ia memastikan, saat ini pembahasan revisi UU Antiterorisme terus berjalan dan memasuki tahap akhir. "Mudah-mudahan segera dikebut," imbuhnya.

Mengenai pelibatan TNI dalam penanggulangan teror, Abdul Kharis merasa tidak keberatan. Sebab, TNI terbukti memiliki kemampuan.

Ia mencontohkan, peran TNI menangkap Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. TNI memberikan banyak bantuan karena telah dilatih di medan yang berat dan alam terbuka.

Hal yang perlu diperhatikan, lanjut dia, adalah adanya SOP yang jelas. Jangan sampai keterlibatan TNI berujung pada pelanggaran HAM.

"SOP harus rinci dan jelas supaya tidak melanggar HAM," ujarnya.

Seperti diketahui, menyusul maraknya kasus teror di beberapa daerah di Indonesia, pemerintah mempertimbangkan untuk membentuk Koopssusgab TNI.

Satuan penanganan teror tersebut akan diisi oleh personel antiteror Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL serta Satbravo TNI AU.

Usulan itu telah disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada Presiden Jokowi. Presiden, kata Moeldoko, tertarik dan memberikan restu.

Pasukan antiteror yang bisa digerakkan kapan saja (stand by forces) tersebut dinilai sangat perlu dibentuk dalam kondisi dan situasi saat ini.



(LDS)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG TERORISME
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 18-08-2018