Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp RP 5.744.740.112 (3 AGUSTUS 2018)

Pengangkatan Guru Honorer di Jepara Simpang Siur

Rhobi Shani - 12 Februari 2018 11:53 wib
Ilustrasi guru. Foto: Antara/Destya Sujarwoko
Ilustrasi guru. Foto: Antara/Destya Sujarwoko

Jepara: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, belum mengetahui wacana pemerintah mengangkat ribuan guru tidak tetap (GTT) secara resmi. Padahal, rencana ini sudah jadi perbincangan hangat di kalangan GTT di Kabupaten Jepara.

Kepala Disdikpora Kabupaten Jepara Fathurrozy mengaku belum menerima informasi resmi pengangkatan GTT. Pihaknya justru mengatahui rencana pemerintah pusat dari media massa.

“Secara formal kami belum mendapat pemberitahuan, saya tahunya ya, baru dari koran,” kata Fathur, Senin, 12 Februari 2018.

Kabupaten Jepara saat ini kekurangan banyak guru. Jika rencana itu benar, maka kekurangan guru dapat terpenuhi.

Ketua Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (FK-GTT) Jepara, Ahmad Choiron Nasir, berharap kabar rencana pengangkatan GTT tersebut benar. Pihaknya mengapresiasi rencana pemerintah mengangkat ribuan GTT.

(Baca: Guru SD di Jepara Didominasi GTT)

Hal itu menunjukkan pemerintah sudah berniat baik dan memperhatikan nasib GTT. "Sayangnya rencana pemerintah tersebut belum tertuang pada sebuah keputusan atau edaran resmi. Karena mendekati tahun politik jangan-jangan itu hanya janji-janji saja seperti tahun 2015," ujar Choiron.

Choirin menyatakan, informasi rencana pemerintah mengangkat ribuan GTT menjadi calon aparatur sipil negara (ASN) melalui jejaring di internet dan layanan pesan berantai. Dia berharap kabar tersebut tak sekadar menjadi janji manis pemerintah.

“Kami mengimbau pada kawan-kawan agar tidak menelan informasi itu mentah-mentah agar tidak kecewa di kemudian hari,” kata Choiron.

Saat ini, GTT yang sudah masuk kategori II (KII) di Kabupaten Jepara sebanyak 956 orang. Jumlah tersebut meliputi 2 guru TK, 891 guru SD, 34 guru SMP, 26 guru SMA, dan 2 guru SLB. Sementara, jumlah GTT yang tidak masuk dalam kategori II jumlahnya mencapai 2.000 orang lebih.

“Kalau GTT KII sudah mengantongi SPTJM (surat pertanggungjawaban mutlak) yang ditandatangani bupati pada tahun 2014,” tandas Choiron.


(SUR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG GURU
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 14-08-2018