Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp RP2.681.945.402 (22 JULI 2018)

Djan Jawab Diplomatis Keinginan Kader Cabut Dukungan buat Jokowi

Pythag Kurniati - 07 Januari 2018 20:06 wib
Ketua DPP PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz (dua dari kiri berkacamata) saat peringatan harlah di Kota Solo. Medcom.id/Pythag Kurniati.
Ketua DPP PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz (dua dari kiri berkacamata) saat peringatan harlah di Kota Solo. Medcom.id/Pythag Kurniati.

Solo: Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta memutuskan tak mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Namun, Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz menjawab diplomatis mengenai desakan itu.

"Masih ada kemungkinan islah, kemungkinan damai, kemungkinan bergabung dan kemungkinan keluarnya SK," kata Djan saat menghadiri Harlah ke-45 PPP di GOR Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 7 Januari 2018.

Djan tak ingin gegabah mengambil keputusan ini. Kata dia, masih banyak waktu untuk berpikir menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Djan pun tak masalah dengan pernyataan sikap kader PPP. Pernyataan sikap ini buntut kekecewaan kader kepada pemerintah.

"Ini sebabnya kan kesalahan menteri yang tidak mengerti hukum. Keputusan MA (Mahkamah Agung) dianggap seperti kertas kosong," kata Djan.

Sejumlah perwakilan DPW mendesak DPP PPP kubu Djan Faridz menarik dukungan terhadap Presiden Joko Widodo. Ketua DPW PPP Sumatera Utara Asman Jaya meminta semua dukungan dicabut.

"Mewakili seluruh DPW, tidak akan merestui jika DPP PPP memberikan dukungan pada Jokowi," ujar Aswan.

Selain Aswan, Ketua DPW PPP Jawa Tengah Ahmad Wafi Maimun Zubair juga menolak Jokowi pada Pilpres 2019. 

"Mendesak DPP PPP dan Ketua Umum Djan Faridz menginstruksikan ke semua tingkatan agar tidak mendukung Jokowi di Pilpres," kata pria yang akrab disapa Gus Wafi itu.

Ia menilai, pemerintah telah menzalimi PPP kubu Djan Faridz yang terpilih melalui Muktamar di Jakarta. Kemenkumham memilih mengesahkan PPP di bawah kepengurusan M Romahurmuziy.


(DRI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PPP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 23-07-2018