Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.400.516.227 (19 JUNI 2018)

Pajak Arab Saudi Tak Bisa Jadi Alasan Abu Tours

Patricia Vicka - 07 Maret 2018 17:53 wib
Kantor Abu Tours,  Tegal Rejo, Yogyakarta, DI Yogyakarta. Foto: Medcom.id/Patricia Vicka
Kantor Abu Tours, Tegal Rejo, Yogyakarta, DI Yogyakarta. Foto: Medcom.id/Patricia Vicka

Yogyakarta: Kementerian Agama Kantor Wilayah (Kanwil) DI Yogyakarta menegaskan pajak pertambahan nilai (PPN) lima persen yang diterapkan pemerintah Arab Saudi tak bisa jadi alasan Abu Tours tidak memberangkatkan jemaahnya. Manajemen harus bertanggung jawab menerbangkan klien yang telah membayar jasanya.

Perusahaan seharusnya sudah menghitung biaya tidak terduga saat membuat paket umrah atau haji. Ketentuan tambahan biaya yang harus dibayarkan jemaah harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

"Kalau peraturan dari negara Arab kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus tunduk mengikuti walau memberatkan jemaah. Tapi bisa dikomunikasikan dengan jamaah soal itu. Jadi mereka tetap bisa berangkat," kata Kepala Kemenag DIY M. Lutfhi Hamid melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Rabu, 7 Maret 2018.


Kantor Abu Tours di Tegal Rejo, Yogyakarta, DI Yogyakarta, sudah tutup sejak 5 Februari 2018. Foto: Medcom.id/Patricia Vicka

Ia menilai pemberian harga murah dan di bawah standar yang menjadi penyebab utama Abu Tours kesulitan memberangkatkan jemaah. Harga standar minimal calon peserta umrah seharusnya dipatok Rp20 juta per orang. Sementara Abu Tours memberikan harga promo senilai Rp14-16 juta.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Umrah dan Ibadah Haji Kemenag DIY Noor Hamid menambahkan, pihaknya sudah menegur dan meminta Abu Tours menghentikan promo paket murah. Sayangnya peringatan itu tak diindahkan.

"Awal tahun sudah kami minta setop promo itu. Karena ada yang mengadu pada kami belum juga diberangkatkan. Mereka diminta bayar paket Rp14-Rp16 juta," katanya.

(Baca: Abu Tours Sudah Lama Diminta Setop Promo)

Namun Kemenag DIY tak bisa memanggil manajemen Abu Tours. Pasalnya, kantor Abu Tours cabang Yogyakarta sudah hentikan operasi sejak 5 Februari 2018. Kemenag Kanwil DIY mengambil langkas tegas.

"Kami sudah menyampaikan kasus ini ke Kemenag pusat untuk menindak manajemen pusat Abu Tours,"kata Hamid.

Kemenag Kanwil DIY akan meningkatkan pengawasan dan evaluasi seluruh biro umrah dan haji. Evaluasi akan dilakukan tiga bulan sekali. Kemenag akan mencermati pemberian harga umrah, skema bisnis perusahaan, serta sistem keberangkatan para jemaah.

Biro Umrah yang ketahuan memberikan harga di bawah Rp20 juta akan ditegur. Sanksi terberat yakni pembekuan izin akan diterapkan pada biro dan agen Umrah dan haji yang masih membandel. Hingga kini tercatat ada 47 biro umrah dan 17 biro haji terdaftar di Kemenag DIY.

(Baca: Jemaah Abu Tours DIY Enggan Lapor Polisi)


(SUR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PENIPUAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 19-06-2018