DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.052.810.215 (14 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Parpol di DIY Lakukan Ribuan Pelanggaran Pemasangan APK

Ahmad Mustaqim - 09 November 2018 16:29 wib
Koordinator Divisi Penindakan Pemilu Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih di kantor Bawaslu DIY, Jumat, 9 November 2018. Medcom.id/ Ahmad Mustaqim.
Koordinator Divisi Penindakan Pemilu Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih di kantor Bawaslu DIY, Jumat, 9 November 2018. Medcom.id/ Ahmad Mustaqim.

Yogyakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan ada empat ribu pelanggaran yang dilakukan partai politik terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Koordinator Divisi Penindakan Pemilu Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan, jumlah pelanggaran pemasangan APK ada sebanyak 4400. Hal itu meliputi pelanggaran seperti pemasangan bendera, baliho, spanduk, banner, dan umbul-umbul.

"Hampir semua partai melakukan pelanggaran pemasangan APK. Di empat kabupaten dan satu kota madya di Yogyakarta semua terdapat pelanggaran," kata Sri di kantor Bawaslu DIY, Jumat, 9 November 2018. 

Sri menjelaskan, Kota Yogyakarta menjadi titik yang paling banyak terdapat pelanggaran, yakni sebanyak 2341. Setelah itu, ada kabupaten Sleman sebanyak 1059 pelanggaran. 

Sementara itu, tiga kabupaten lain menyusul dengan jumlah pelanggaran lebih sedikit, yakni 467 pelanggaran di Kabupaten Bantul, 198 pelanggaran di Kabupaten Kulon Progo, dan 335 pelanggaran di Kabupaten Gunungkidul. "Jadi, jumlah pelanggarannya sebanyak 4400," ungkap Sri.

Sri kembali mengatakan, pelanggaran yang dilakukan yakni memasang di dekat atau menempel fasilitas umum, seperti pepohonan, trotoar, tembok kantor pemerintahan, hingga di tiang telepon. Secara presentase, Kota Yogyakarta lebih dari setengah pemasangan APK melanggar aturan. 

"Secara presentase, Kota Yogyakarta pelanggarannya 53,20 persen, Sleman 24,08 persen, Bantul 10,62 persen, Gunungkidul 7,5 persen, dan Kulon Progo 4,6 persen," jelas Sri.

Sri mengungkapkan, Bawaslu telah melakukan sosialisasi dengan mengundang partai soal aturan pemasangan APK. KPU, Bawaslu, dan Parpol pernah duduk bersama membahas bagaimana konten dan aturan dalam pemasangan APK. Menurut dia, upaya pencegagam pelanggaran sudah dilakukan maksimal. 

"Sementara ini yang kami lakukan menyurati parpol agar menurunkan sendiri APK-nya. Jika tidak, secara periodik akan diturunkan satpol PP," beber Sri.

Sri Rahayu menambahkan, pelanggaran pemasangan APK masuk dalam kategori pelanggaran administratif. Sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan tertulis hingga tak bisa mengikuti tahapan tertentu. 

"Kami selalu melakukan proses pencegahan dengan rutin mengirim surat agar parpol menaati aturan, tapi parpol tetap ada pelanggaran. Ke depan kami akan lakukan pembahasan untuk pengurusan APK yang melanggar," pungkas Sri.


(DEN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PEMILU LEGISLATIF
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 19-11-2018