Guru Swasta Juga Minta Perhatian Pemerintah

Kuntoro Tayubi - 12 Februari 2018 19:12 wib
Kegiatan pendidikan, Medcom.id - M Rizal
Kegiatan pendidikan, Medcom.id - M Rizal

Tegal: Wacana pemerintah menetapkan status guru honor dan tak tetap menjadi aparatur sipil negara membuat guru swasta bersuara. Persatian Guru Seluruh Indonesia (PGSI) pun meminta pemerintah memerhatikan guru yang mengabdi di sekolah swasta.

Ketua Umum PGSI Muhammad Fatah Yasin mengatakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010. Aturan itu juga berlaku terhadap guru honorer.

"Tapi aturan itu masih digodok oleh DPR RI. Kalau aturan itu dimunculkan (dilegalkan), berarti pemerintah diskriminasi terhadap kami (guru swasta). Kami dianaktirikan. Pemerintah tidak fair (adil)," kata Fatah ditemui di Pendapa Amangkurat Pemkab Tegal, Jawa Tengah, Senin,  12 Februari 2018.

Menurutnya, jika aturan itu dilegalkan, terpaksa PGSI akan menggelar aksi besar-besaran di pusat. PGSI akan mendesak supaya pemerintah berlaku adil terhadap guru swasta. Kekecewaan para guru swasta di Jawa Tengah ini, tidak hanya itu. 

Belum lama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) kepada guru wiyata atau honorer yang mengabdi di sekolah negeri. Besarannya, disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sedangkan guru non-ASNyang mengajar di sekolah swasta, sama sekali tidak mendapatkan tunjangan tersebut.

"Rencananya, hari Kamis besok kami akan mendatangi Komisi E DPRD Provinsi Jateng. Kami akan menanyakan tentang TPP itu. Kenapa kami (guru swasta) tidak dapat TPP, sedangkan guru honorer dapat. Padahal, kerja kami juga sama, yakni mencerdaskan bangsa," ucapnya.

Dia mengungkapkan, tidak sedikit sekolah swasta yang gulung tikar. Hal itu karena mereka tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Sedangkan sekolah negeri, kerap mendapat bantuan. Rencananya, tahun ini sekolah negeri di Jawa Tengah akan mendapat Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari Pemprov Jateng. Jumlah nominalnya, persiswa sebesar Rp 700 ribu. 

"Saya nilai ini tidak adil. Baik pemprov maupun pemerintah pusat. Padahal, sekolah swasta juga ikut menciptakan generasi muda bangsa," tandasnya. 

Ketua Pengurus Wilayah (PW) PGSI Jawa Tengah Muhammad Zein meminta agar PGSI di Kabupaten Tegal harus solid dan berkomitmen untuk mencerdaskan bangsa. Dia juga mendukung jika PGSI ada rencana mendatangi kantor DPRD Provinsi Jateng guna menanyakan TPP dan BOSDA. 

"Kita bukan menuntut, tapi memperjuangkan hak-hak kita. Silahkan datangi kantor DPRD Jateng," kata Zein.

Guru TK Masitoh I Jembayat, Margasari, Kabupaten Tegal, Nunung, Istilah, mengaku mengabdi menjadi guru sejak tahun 1983 hingga saat ini gaji yang diperolehnya setiap bulan hanya Rp200 ribu. Dari gaji itu, dia harus menghidupi dua orang anaknya dan suaminya yang saat ini tidak bisa mencari nafkah karena sedang sakit. 

Dia berharap, pemerintah peduli terhadap guru swasta seperti dirinya. Minimal, dirinya diberi tunjangan sertifikasi seperti teman-temannya yang lain.

"Padahal kami sudah mengikuti UKG (uji kompetensi guru) sebanyak dua kali, tapi belum juga mendapatkan sertifikasi," katanya.

Istilah mengaku telah memperoleh tunjangan dari Pemkab Tegal sebesar Rp151 ribu perbulan yang diterimanya setiap 6 bulan sekali. Namun, biaya yang dibutuhkan setiap harinya masih belum cukup karena harga kebutuhan pokok belakangan ini melambung tinggi.

Belum lagi, biaya sekolah kedua anaknya dan biaya perawatan suaminya yang sedang sakit. Untuk menutup kebutuhan itu, dia terpaksa berjualan di lingkungan sekolahnya.

 


(RRN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG GURU
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 22-02-2018