Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.387.516.226 (18 JUNI 2018)

Anak Tak Masuk Zonasi, Orangtua Mengadu ke Ombudsman

Ahmad Mustaqim - 18 Mei 2018 18:47 wib
Ilustrasi kegiatan belajar mengajar, Medcom.id - M Rizal
Ilustrasi kegiatan belajar mengajar, Medcom.id - M Rizal

Yogyakarta: Danarto, warga Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY, Jumat, 18 Mei 2018. Ia mengadu karena putranya yang akan lulus dari SMP 5 Yogyakarta tak masuk dalam zonasi utama penerimaan siswa baru tingkat SMA di wilayah Kota Yogyakarta. 

Danarto mengaku heran dengan kondisi itu. Padahal, anaknya menjadi warga Kota Yogyakarta selama tiga tahun dan masuk kartu keluarga (KK) eyangnya di Kelurahan Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 

"Zonasi (pendaftaran) sekolahnya anak saya berada di SMA Negeri di Wonosari, padahal sudah lama tinggal di Kota Yogyakarta," kata Danarto di Kantor ORI Perwakilan DIY, Jumat, 18 Mei 2018. 

Informasi yang Danarto peroleh, zonasi yang diterapkan berdasarkan domisili orangtua siswa. Hal itu berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 7 Tahun 2018. 

Pergub tersebut kemudian diturunkan menjadi petunjuk teknis yang isinya termuat dalam Lampiran I (IV) (a) (4). "Ini berbeda dengan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 ayat 1 dan 2, bahwa zonasi berdasarkan tempat tinggal siswa," ujarnya. 

Ia mengaku sengaja menyekolahkan anaknya di tingkat SMP di Kota Yogyakarta dengan harapan bisa meneruskan di wilayah yang sama. Danarto beralasan ingin anaknya memeroleh kualitas pendidikan yang lebih baik untuk anaknya. 

"Habis lulus SD di Gunungkidul, disekolahkan di wilayah kota (Yogyakarta), karena memiliki kualitas lebih baik," kata dia. 

Asisten ORI Perwakilan DIY, Muhammad Rifki Taufirurrahman, mengatakan lembaganya akan membahas laporan itu. Jika bisa ditindaklanjuti, ombudsman akan memprosesnya. 

"Jika laporan berlanjut, kami akan meminta keterangan Dinas Pendidikan. Saya kira ini soal bagaimana menafsirkan aturan itu. Karena ini masalah tafsir peraturan," ujarnya. 

Ia mengaku akan berupaya cepat dalam menangani laporan itu. Sebab, hal itu berkaitan dengan kejelasan masa depan pendidikan anak. 

"Kami punya waktu 14 hari. Karena ini  soal PPDB jadi harus cepat, biar anaknya punya kejelasan," ungkapnya. 

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Kadarmanta Baskara Aji belum bisa dimintai konfirmasi. Pesan singkat maupun sambungan telepon yang reporter Medcom.id sampaikan tak memperoleh respon. 


(RRN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PENDIDIKAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 19-06-2018