Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.408.300.797 (20 JUNI 2018)

Mendagri: Pemerintah tak Bisa Intervensi KPK

Patricia Vicka - 14 Maret 2018 08:14 wib
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif (kiri) . (ANT/Puspa Perwitasari)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif (kiri) . (ANT/Puspa Perwitasari)

Yogyakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah tak bisa mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan operasi tangkap tangan (OTT) selama Pilkada dan Pilpres berlangsung. Ia menilai Permintaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  (Menko Polhukam) Wiranto sebatas imbauan.

"Itu (penghentian OTT) enggak bisa dipaksa," tegas Tjahyo usai menjadi pembicara di Yogyakarta, Selasa 13 Maret 2018.

Menurutnya, setiap lembaga memiliki wewenang dan SOP sendiri dalam menindak. Sehingga kata Tjahjo, mereka bebas memutuskan tindakannya sesuai prosedur. Misalnya Kejaksaan dan polisi bersedia menghentikan OTT,  sementara KPK tidak.

Baca: KPK Diminta tak Menunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Tjahjo menilai, dari pada melarang OTT kebih baik memperingatkan kepala daerah untuk tidak berkorupsi. Ia menegaskan, para kepala daerah harus paham di mana saja sektor rawan korupsi. Dengan begitu, tindakan koruptif bisa dihindari. 

"Sektor yang rawan korupsi misalnya dalam lelang jabatan. Kepala daerah Harus mengerti itu," tegasnya.

Sebelumnya, Wiranto meminta KPK menghentikan sementara pengumuman tersangka korupsi khusus calon pemimpin daerah yang resmi mencalonkan diri. Tindakan ini dilakukan sebab status tersangka dikhawatirkan membuat perolehan suara sang calon merosot tajam.

Ketua KPK Agus Rahardjo tegas menolak imbauan ini. KPK mengatakan tetap akan melakukan OTT dan akan mengumumkan para koruptor-koruptor baru jika sudah menemukan minimal dua alat bukti.

Baca: Wiranto Bantah Intervensi KPK


(LDS)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OTT KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 25-06-2018