DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.058.936.361 (14 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Kejaksaan Siap Jadi 'Debt Collector' BPJS Kesehatan

Amaluddin - 08 November 2018 20:13 wib
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kanwil Jatim, Handaryo, saat menandatangani Perjanjian Kerjasa Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Sunarta, di Kantor Kejati Jatim, Surabaya. Medcom.id/Amaluddin
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kanwil Jatim, Handaryo, saat menandatangani Perjanjian Kerjasa Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Sunarta, di Kantor Kejati Jatim, Surabaya. Medcom.id/Amaluddin

Surabaya: Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Sunarta menyatakan siap menjadi 'Debt Collector' bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Nantinya, Kejati Jawa Timur akan mengingatkan perusahaan di Jatim yang enggan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta.

"Jika perusahaan masih bandel, maka Kejati akan mempertemukan perusahaan dengan BPJS. Kalau masih tetap membandel dan mentok, maka kita gunakan forum gugatan yakni dengan jalur hukum perdata," kata Sunarta dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasa Sama dengan BPJS Kesehatan Kanwil Jatim di Kantor Kejati Jatim, Surabaya, Kamis, 8 Oktober 2018.

Sunarta menegaskan bahwa pihaknya sebagai abdi negara siap membantu BPJS Kesehatan untuk mengoptimakan program pemerintah JKN-KIS. Kajati berjanji mengawal BPJS Kesehatan guna meminimalisir penyimpangan atau permasalahan yang terjadi di lapangan.

"Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti lebih profesional dan program pemerintah bisa optimal," ujarnya.

Menurut Sunarta, kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Kejati Jatim sangat tepat. Menurutnya ada fungsi bidang perdata dan tata usaha negara (datun) yang bisa diterapkan, untuk menertibkan perusahaan yang tidak tertib.

"Ada lima tugas Kejati sebagai abdi negara yang bisa mendukung program kerja BPJS. Di antaranya bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakkan hukum, dan tindakan hukum lain," ujarnya.

Warga Jatim yang menjadi peserta BPJS Kesehatan baru 26 jut dari 41 juta jiwa. Seluruh warga di Indonesia, termasuk warga Jatim, seharusnya wajib menjadi anggota JKN-KIS.


 


(SUR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BPJS KESEHATAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA BISNIS
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 16-11-2018