Pelaksanaan Perda Kenaikan Gaji DPRD Sidoarjo Menunggu Perbup

Syaikhul Hadi - 13 Agustus 2017 14:26 wib
Ilustrasi
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan. Namun, pelaksanan perda tersebut masih menunggu peraturan bupati.

"Harapan kami, eksekutif bisa menindaklanjuti dengan merealisasikan Perbup (Peraturan Bupati), paling lambat enam bulan sejak perda disahkan," kata Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Sidoarjo Mahmud di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu 13 Agustus 2017.

Mahmud menjelaskan, ada dua tunjangan baru yang membuat take home pay dewan naik, yaitu tunjangan reses dan transportasi. Untuk tunjangan reses, diberikan tiga kali selama setahun, sesuai jadwal yang ditentukan.

"Tunjangan itu digunakan untuk keperluan menjaring dan menindaklanjuti aspirasi konstituen," ujarnya.

Sementara, untuk tunjangan transportasi, anggota dewan diberi pilihan antara mobil dinas dan tunjangan nominal. Mayoritas, mereka memilih tunjangan.

"Sudah banyak yang mengembalikan mobil dinas," lanjut MAhmud.

Menurut Mahmud, pihaknya akan menunjuk tim appraisal yang akan mengkaji beberapa kebutuhan transportasi anggota per bulannya. Jika patokannya berupa mobil dinas eselon II B sebesar 2.000 cc, maka diperkirakan tunjangan perbulannya mencapai Rp7 juta hingga Rp8 juta per anggota.

"Lebih cepat, lebih baik," tambah Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Saiful mengatakan, Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota serta meningkatkan kinerja wakil rakyat. Sehingga, dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.


(NIN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG DPRD
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 23-10-2017