Lapak bakal Digusur, PKL Mengadu ke DPRD Sidoarjo

Syaikhul Hadi - 22 Agustus 2016 15:53 wib
PKL mengadu ke DPRD Sidoarjo terkait penertiban lapak di Stasiun Buduran, MTVN - Hadi
PKL mengadu ke DPRD Sidoarjo terkait penertiban lapak di Stasiun Buduran, MTVN - Hadi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Puluhan pedagang kaki lima menyerbu Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka meminta perlindungan terkait rencana penggusuran lapak di sekitar Stasiun Kereta Api Buduran.

Rencananya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan penertiban di sekitar stasiun. Puluhan lapak akan digusur pada Selasa pekan depan.

Lantaran itu, Paguyuban Pedagang Bangkit Sejahtera Buduran Sidoarjo mengeluhkan rencana tersebut ke DPRD. Pasalnya, mereka menempati lapak tersebut sejak 2006.

"Selama ini kita enggak ada masalah. Cuma tiba-tiba dikontrakkan kepada pihak ketiga. Bahkan, soal pembayaran pun juga enggak ada masalah. Setiap tahun kami bayar," kata ketua paguyuban, Yohannes, Senin (22/8/2016).

Yohannes mengaku KAI sudah dua kali melayangkan perintah pengosongan. Namun pedagang menolak dan ingin tetap berdagang.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo Warih Andono mengatakan keberadaan pedagang di Stasiun Buduran sah. Malah, kata Warih yang mendampingi mediasi pedagang, kedua pihak memiliki perjanjian mengenai keberadaan lapak. 

"Perjanjiannya masih sah dan berlaku. Pedagang masih menginginkan untuk menempati tempat tersebut. Pedagang juga tidak ingin ada penggusuran itu, karena keberadaannya pun juga belum pernah dibatalkan," tegasnya. 

Sementara, Manager Humas PT. KAI Daop VIII, Gatot Sutiyatmoko mengatakan rencana penggusuran sesuai dengan instruksi pusat. Lokasi masuk dalam daftar penataan dan penertiban. KAI bahkan sudah melakukan kontrak dengan investor untuk menata lokasi tersebut.

"Sebelum penggusuran itu dilakukan, kita sudah melakukan koordinasi, sosialisasi bahkan hingga dikeluarkan surat peringatan satu hingga tiga kepada para PKL," ujarnya dalam sidang. 

Menurutnya, setiap tahun PT KAI sudah memperbarui kontrak dengan para pedagang. Meski begitu, dengan adanya perintah penggusuran ini, pihaknya ingin mencari jalan terbaik, agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. 

"Yang melakukan kontrak dengan PT. SBPI itu pusat, kita hanya menjalankan perintah atasan," tegasnya. 


(RRN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PENERTIBAN PKL
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 23-10-2017