Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.387.516.226 (18 JUNI 2018)

Mantan Bupati Nganjuk Didakwa Terima Suap Rp1,35 Miliar

Antara - 09 Maret 2018 20:01 wib
Bupati Nganjuk Taufiqurahman (tengah). Foto: ANT/Prasetia Fauzani.
Bupati Nganjuk Taufiqurahman (tengah). Foto: ANT/Prasetia Fauzani.

Sidoarjo: Mantan Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Taufiqurrahman menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di kawasan Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 9 Maret 2018. 

Jaksa KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengatakan Taufiqurrahman  didakwa kasus korupsi jual beli jabatan pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan diduga telah menerima suap total Rp1,35 miliar.

Dalam dakwaannya, jaksa menjelaskan, terdakwa telah melakukan atau turut serta menguntungkan dirinya sendiri dengan menerima hadiah.

"Terdakwa telah menerima hadiah keseluruhan Rp1,35 miliar, yang berasal dari Hajar, Suwandi, Joni Tri Wahyudi, Nurrosyid Husein Hidayat, dan Budiono," tuturnya saat membacakan dakwaannya dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim I Wayan.

Baca: 15 Orang Ditangkap KPK dalam OTT Bupati Nganjuk

Jaksa KPK juga menjelaskan, terdakwa menerima hadiah tersebut sebagai kompensasi atas promosi jabatan terhadap beberapa pegawai di Pemkab Nganjuk.

"Sebagai bupati, terdakwa telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi," ujarnya.

Terdakwa yang diangkat sebagai Bupati Nganjuk pada 2013 lalu diketahui melakukan tindak pidana korupsi lelang jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk pada kurun waktu 2016 hingga 2017.

Pada lelang tersebut, terdakwa diduga menerima hadiah berupa uang sebesar Rp30 juta hingga Rp500 juta.

Baca: Kronologi OTT Bupati Nganjuk

Dalam kasus ini, lanjut JPU pada KPK, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf A atau huruf B atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Usai dakwaan dibacakan, terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan). Terdakwa juga minta agar persidangan dilanjutkan ke agenda pembuktian.


(ALB)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KASUS KORUPSI BUPATI NGANJUK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 18-06-2018