Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.400.516.227 (19 JUNI 2018)

Ratusan Sopir Angkot di Malang Demo

Daviq Umar Al Faruq - 14 Maret 2018 12:52 wib
Sejumlah sopir angkot se Malang Raya melakukan aksi demo di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan Jatim  Jalan Raya Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Rabu 14 Maret 2018.
Sejumlah sopir angkot se Malang Raya melakukan aksi demo di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan Jatim Jalan Raya Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Rabu 14 Maret 2018.

Malang: Ratusan sopir angkutan kota (angkot) se-Malang Raya melakukan aksi demo di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan Jatim  Jalan Raya Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Rabu, 14 Maret 2018. Aksi demo dilakukan oleh ratusan sopir yang tergabung dalam Serikat Sopir Indonesia (SSI) sejak pukul 09.00 WIB.

Ketua SSI Malang Raya Agus Mulyono mengatakan aksi demi 14 maret ini merupakan aksi nasional. "Namun menurut informasi teman-teman di Bali tidak bisa karena sedang perayaan Nyepi," katanya di sela-sela aksi demo.

Agus mengungkapkan para sopir angkot meminta kepada pemerintah untuk segera melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. 

Sebab, Permenhub ini sendiri telah berjalan sejak 1 November 2017 lalu. "Aksi siang ini kita lakukan untuk meminta ketegasan pemerintah. Ada dua kata. Dijalankan atau dibatalkan," tegas Agus.

Dirinya mengaku bila memang peraturan ini ingin dijalankan seharusnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

"Bila ditangguhkan, harusnya kembali ke undang undang transportasi nomor 22 tahun 2009. Para sopir jangan hanya dikasi angin segar. Mohon diterapkan," keluhnya.

Dalam Permenhub 108 tahun 2017 dijelaskan bahwa taksi online harus memiliki batas tarif bawah dan atas. Selain itu, taksi online juga harus uji kir seperti pada angkutan umum lainnya.

"Peristiwa ini tidak hanya terjadi di Malang saja, tetapi di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Agus menambahkan pihaknya telah bersabar hingga Februari lalu. Namun nyatanya, pemerintah hanya melakukan operasi simpatik saja. 

"Pemerintah belum memastikan adanya penindakan. Operasi simpatik itu hanya warning. Hanya dikasi tau," tutupnya.





(ALB)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG MOGOK MASSAL
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 20-06-2018