Petani NTB Keluhkan Program Swasembada Bawang Putih

Antara - 14 Mei 2018 23:46 wib
Ilustrasi bawang putih. Foto: Antara/Rekotomo
Ilustrasi bawang putih. Foto: Antara/Rekotomo

Sembalun: Kelompok Tani di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mengeluhkan realisasi program pemerintah dalam pencapaian target swasembada bawang putih pada 2021.

Ahmadi, ketua Kelompok Tani Montong Mentagi di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, menyampaikan rasa kecewanya kepada pemerintah yang dinilai belum serius melaksanakan maupun mengawasi programnya dengan baik.

"Kita bisa lihat dari realisasi program tahun 2017, banyak sekali bentuk penyimpangan di lapangan. Itu bisa terjadi karena lemahnya kontrol dari pemerintah," kata Ahmadi, seperti dilansir Antara, Senin, 14 Mei 2018.

Titik permasalahan, kata dia, bukan pada 11 importir yang melaksanakan wajib tanam lima persennya di Kecamatan Sembalun, tapi ada pada realisasi APBN-P 2017 oleh PT Pertani.

"Sesungguhnya bagi kami akar dan titik permasalahannya bukan di benih impor itu, tapi yang dari APBN-P 2017. Kalau benih impor itu tidak kita permasalahkan, kita bisa panen, walaupun hasilnya tidak begitu maksimal karena benih itu butuh adaptasi," ucap Ahmadi.

Pada 2017, jelasnya, masyarakat petani menerima kabar bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana APBN-P 2017 sebesar Rp100 miliar untuk menyerap benih bawang putih lokal di wilayah Sembalun. Dana tersebut dipercayakan kepada BUMN, PT Pertani, yang ditunjuk sebagai penangkar benih bawang putih lokal.

Namun, PT Pertani hanya mampu menangkar benih bawang putih lokal sebanyak 350 ton dari kuota target 1.500 Ton. Sebanyak 350 ton benih tersebut dibelinya dengan harga Rp30 miliar.

"Pemerintah (PT Pertani) waktu itu mau membeli benih 1.500 ton, tapi tidak ada benih sebanyak itu di sini, jadi yang tercover hanya sebanyak 350 ton. Makanya, lebih banyak uang yang kembali ke negara (Rp70 miliar)," ujarnya.

Keterbatasan benih bawang putih lokal di Sembalun turut berimbas pada 11 importir yang ingin melaksanakan kewajibannya menanam lima persen dari besar kuota impornya.

Jauh dari standar

Masyarakat yang sempat mendapatkan tawaran untuk menanam benih bawang putih impor, menolak karena dari segi kualitas dan kuantitas produksinya, jauh lebih menguntungkan dari hasil produksi benih lokal.

"Beberapa importir pernah datang menawarkan ke saya, mereka mengeluh karena kesulitan mendapatkan benih lokal. Salah satunya yang ketemu dengan saya itu dari PT Jakarta Sereal. Mereka sempat tawarkan kerja sama, tawarkan benih impor, tapi kita tolak karena produksinya jauh dari standardisasi benih lokal," ucap Ahmadi.

Selanjutnya, pada pertengahan Desember 2017, PT Pertani yang berperan sebagai penangkar benih, menyalurkan 350 ton benih bawang putih lokal kepada para petani yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Menurut data yang dihimpun dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, sebanyak 350 ton benih dibagikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Namun, realisasinya, benih lokal yang dibagikan oleh PT Pertani tidak sesuai dengan data. Indikasi pemotongan jatah kelompok tani muncul. Bahkan, ada beberapa kelompok tani yang namanya tercantum dalam data, tidak mendapatkan jatah sepersen pun.

"Seperti salah satu rekan kami dari Desa Sembalun Bumbung atas nama Kelompok Tani Sembalun Bumbung Hijau dengan ketuanya Amaq Gofar. Luas lahannya dua hektare, jatah benih lokalnya 1.400 kilogram. Sebiji pun dia tidak dapat, ke mana benihnya," ujar Sinawarni, ketua Kelompok Orong Sorga.

Baca: Importir Kritik Kebijakan Wajib Tanam Bawang Putih

Karena merasa ada yang janggal, kelompok tani melakukan cek dan ricek. Hasilnya dilihat dari kegiatan 11 importir di Sembalun, yang sebelumnya mengeluhkan keterbatasan benih lokal, namun setelah adanya pembagian benih lokal dari PT Pertani kepada kelompok tani, mereka berlomba-lomba menanam di Sembalun.

"Setelah stok untuk kita terbagi, kita melihat di lapangan 11 importir itu sudah menanam. Ada yang menanam di atas lahan 5 hektare dan 10 hektare. Setelah kita amati, benih yang mereka tanam ini rata-rata benih lokal, mereka dapat dari mana," katanya.

Masyarakat petani mengindikasikan, benih bawang putih lokal yang ditanam oleh importir berasal dari jatah petani yang dipotong PT Petani.

Persoalan itu pun sempat dia klarifikasi dengan oknum perpanjangan PT Pertani yang ada di Sembalun. Dari keterangan mereka, Ahmadi mendapat jawaban bahwa persoalannya ada di tender yang melebihi kapasitas.

"Katanya kelebihan tender, benih yang ada sebelumnya tidak mampu dibayar oleh dana APBN-P 2017. Padahal, awalnya uang lebih banyak kembali ke negara, stok terbatas, kok sekarang ada benih tidak kurang dari 50 ton tidak mampu tercover oleh tender? Ini kan jadi tidak masuk akal," ucapnya.

Keluhan masyarakat petani di Sembalun mendapat tanggapan dari Dirjen Hortikultura Kementan, Suwandi. Ia mengatakan selama ini belum ada laporan permasalahan terkait realisasi program di lapangan.

Salah paham

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Suwandi menegaskan bahwa Kementan siap dan segera mengirim tim khusus ke lapangan guna mengecek ada tidaknya pembelian kuota oleh importir dari petani tersebut.

"Yang seperti ini perlu dicek. Bagus. Akan kami kunjungi ini," ujarnya ketika dihubungi wartawan.

Lebih lanjut, Suwandi mengeluhkan munculnya persoalan tersebut. Pasalnya, dari sejak awal pengajuan RIPH, pengawalan terhadap perusahaan importir yang wajib tanam bawang putih sudah dilaksanakan secara ketat. Bahkan saat realisasi tanam, pihaknya terus memantau di lapangan.

"Pertanamannya pun kita pantau. Pas waktu mencari lokasi penanaman pun kita kawal. Saya yakin ini hanya kesalahpahaman," kata Suwandi.



(UWA)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BAWANG PUTIH
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA DAERAH
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 24-05-2018