50 % Hasil Tangkapan Cantrang tak Layak Konsumsi

Mulyadi Pontororing - 11 Januari 2018 18:14 wib
Ilustrasi. Nelayan tradisional menarik pukat darat saat menangkap ikan. ANTARA FOTO/Ampelsa
Ilustrasi. Nelayan tradisional menarik pukat darat saat menangkap ikan. ANTARA FOTO/Ampelsa

Manado: Sebanyak 50 persen hasil alat tangkap ikan cantrang tak layak konsumsi dan tak bernilai ekonomi. Bahkan 46-51 persen, tangkapan cantrang hanya didominasi oleh ikan ukuran kecil yang belum layak tangkap serta biota laut lainnya seperti karang.

"Sisanya, menjadi tangkapan sampingan atau bycatch," kata Kepala Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, Jesta Saruan, Kamis 11 Januari 2018.

Jesta mengatakan, cara pengoperasiannya yang tidak selektif dan mencapai dasar lalut itu yang membuat cantrang dilarang. Apalagi sampai merusak ekosistem laut. Selain itu, area sapuan cantrang itu sangat luas, bisa sampai 200-300 hektare. Bahkan, kata dia, kalau ditarik garis pantai bisa sepanjang Jawa Barat ke Jawa Tengah.

"Apapun yang ada di dalam laut disapu bersih oleh cantrang. Bayangkan saja, bagaimana kondisi laut jika cantrang dioperasikan terus-menerus di wilayah perairan tersebut. Tentu saja itu tak ramah lingkungan," terangnya.

Yang ramah lingkungan, jelas Saruan, yakni alat tangkap yang dianggap selektif. Seperti menggunakan kail dan jaring yang hanya menyasar jenis ikan dengan ukuran tertentu atau ukuran layak konsumsi. Sementara ikan dalam skala pertumbuhan tidak ikut tertangkap.

Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri telah menyediakan tiga opsi untuk solusi penggantian cantrang bagi para nelayan yang masih menggunakan alat tersebut.

"Pertama, untuk nelayan yang memiliki kapal yang di bawah 10 GT, itu digantikan dengan alat tangkap seperti handline, pancing ulur, gillnet, jaring insang, atau rawai dasar," terangnya.

Sedangkan untuk di atas 10 GT hingga 30 GT, kementerian memberikan akses kredit permodalan, untuk nelayan yang bersedia mengganti cantrang.

"Sedangkan bagi nelayan yang memiliki kapal di atas 30 GT, pemerintah akan melakukan relokasi izin wilayah penangkapan," terangnya.

Khusus di wilayah Sulut, lanjutnya, pihaknya masih menginventarisasi alat-alat tangkap yang digunakan para nelayan di Sulut. Namun dia memastikan, tak ada nelayan yang menggunakan cantrang.

Meski demikian, pihak DKP Sulut masih mendata alat-alat tangkap yang sesuai aturan atau pun tidak. "Kami inventarisasi dulu alat-alat tangkap nelayan di sini, jika kemudian ditemukan alat alat tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diatur, maka kami akan melakukan sosialisasinya dulu. Menerangkan plus-minus alat tersebut. Selanjutnya menyediakan solusi dengan penggantian alat," papar Saruan.

Hal seperti itu, telah dilakukan DKP Sulut kepada nelayan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di mana beberapa waktu lalu nelayannya masih menggunakan alat tangkap sejenis cantrang atau bahasa lokalnya disebut soma dampar.

"Setelah kami sosialisasi dan memberi solusi dengan mengganti alat tangkap sesuai dengan kebutuhan para nelayan, mereka mulai berangsur beralih ke alat tangkap lain, seperti handline, pancing ulur dan rawai dasar. Ada juga yang diberi bantuan motor tempel," terangnya.

Intinya kata dia, alat tangkap yang bisa digunakan nelayan harus benar-benar bisa selektif. Artinya, alat tangkap tersebut hanya menyasar ikan-ikan dengan ukuran  besar atau layak dikonsumsi dan tidak menyasar ikan-ikan yang masih dalam masa pertumbuhan.

Di sisi lain, pihaknya masih menemui kendala untuk memenuhi permintaan para nelayan meminta pemerintah harus mengatur tata niaga nelayan. "Kendalanya seperti mengatur harga standar di pelelangan ikan. Karena sudah pasti setiap nelayan mengeluarkan biaya operasi berbeda-beda. Itu yang cukup sulit diatur," kata dia.

Sebenarnya, kata dia tata niaga telah diatur dalam Pusat Informasi Pasar (PIP) untuk mengatur harga standar.

"Namun, kesulitannya memprediksi harga standar ikan. Di mana hampir setiap nelayan memiliki wilayah operasi berbeda. Ada yang dekat, ada yang jauh. Di situ kan pasti berbeda biaya operasi nelayan yang dikeluarkan," terangnya.

Namun, kata dia, pihaknya terus melakukan kajian untuk bisa mengintervensi dan menetapkan harga standar ikan. "Kalau sekarang, harganya masih tergantung di proses pelelangan ikan," ujar Saruan.



(ALB)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG NELAYAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA DAERAH
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 23-04-2018