Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.676.534.291 (20 JULI 2018)

DPD Jelaskan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur

Anggi Tondi Martaon - 13 April 2018 13:01 wib
Ketua DPD Oesman Sapta. Foto: Dok. DPD
Ketua DPD Oesman Sapta. Foto: Dok. DPD

Jakarta: DPD RI menggelar Seminar Regional bertema Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Untuk Kedaulatan Desa, di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Seminar dihadiri Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, juga Menteri Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Dalam kata sambutannya, Oesman Sapta menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Salah satu regulasi yang diatur dalam UU itu adalah mengenai Dana Desa yang akan dikelola secara mandiri oleh pemerintah dan masyarakat desa. 

"Undang-Undang Desa harus diterapkan memakai rasa untuk pengentasan kemiskinan," kata Oesman dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 April 2018.

Melalui undang-undang desa tersebut, pemerintah pusat secara bertahap telah mengalokasikan dana desa untuk 75 ribu desa di Indonesia. Pada 2017, total alokasi yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp60 triliun.

Dalam implementasinya, Dana Desa dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya, pembangunan infrastruktur. Senator asal Kalimantan Barat itu pun menyambut baik program Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang mengusulkan pembangunan sub penyalur BBM menggunakan dana desa. 

"Karena ada minyak subsidi yang sampai ke rakyat harganya mahal, maka wajib hukumnya pompa-pompa bensin penyalurannya melalui pompa-pompa desa," ujar Oesman. 

Sementara itu Menteri Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dalam sambutannya menjelaskan, penyerapan Dana Desa periode 2015-2017 cukup baik. Pada tahun 2015, penyerapan Dana Desa yang mencapai Rp20,67 triliun mencapai 82 persen. 

Sementara tahun 2016, penyerapan anggaran Dana Desa yang mencapai  Rp46,98 triliun sebesar 97,65 persen. Terakhir, penyerapan Dana Desa tahun 2017 yang berjumlah Rp60 triliun sebesar 98,41 persen.

"Kita diminta melakukan pendampingan agar lebih baik, sehingga tahun 2016 penyerapannya naik jadi 97 persen dan kini Presiden sedang mencanangkan padat karya tunai," terang Eko.

Setelah membuka Seminar, Oesman Sapta dan Eko Putro Sandjojo mengunjungi desa Bilalang 1, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Desa tersebut dinilai sukses mengelola dana desa dan telah melakukan padat karya tunai.

Saat blusukan, Oesman Sapta dan Eko Putro Sandjojo menaiki becak motor (bentor) menuju proyek padat karya di Desa Bilalang Satu, Kotamobagu. Bentor merupakan alat transportasi umum yang sering dipakai masyarakat Kotamobagu untuk berpergian. 


Ketua DPD Oesman Sapta Odang menaiki bentor menuju proyek padat karya di Desa Bilalang Satu, Kotamobagu. Foto: Dok. DPD

Menurut Oesman Sapta, pengelolaan dana desa di desa Bilalang sudah bagus. Namun masih perlu adanya pengawasan terhadap proyek dana desa, agar lebih baik lagi ke depan.

"Masyarakat harus ikut membangun dan juga mengawasi pelaksanaan proyek desa, karena Indonesia bisa maju berawal dari desa," terangnya. 

Sebelum meninjau lokasi padat karya, Oesman Sapta dan Eko Putro Sandjojo meresmikan infrastruktur yang dibangun menggunakan Dana Desa dan menandatangani berbagai prasasti. Desa Bilalang Satu, dikunjungi karena menjadi salah satu desa yang sukses mengelola dana desa.


(ROS)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BERITA DPD
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA DAERAH
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 21-07-2018