DKP Sulut Tawarkan Alat Pengganti Cantrang

Mulyadi Pontororing - 11 Januari 2018 17:15 wib
Grafis cantrang, sumber: KKP
Grafis cantrang, sumber: KKP

Manado: Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Utara menawarkan alat tangkap ikan pengganti cantrang. Namun, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap DKP Jesta Saruan mengatakan tak ada nelayan di perairan Sulut sebagai alat tangkap.

Jesta mengatakan nelayan menggunakan handline, rawai dasar, dan pancing ulur sebagai alat tangkap. Memang, beberapa waktu lalu, nelayan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terindikasi menggunakan alat tangkap sejenis cantrang.

"Kalau di sana (Bolaang Mongondow) disebut soma dampar. Cara kerjanya sama seperti cantrang, karena mencapai dasar perairan dan mengangkat apa saja yang ada di dasar. Namun skala operasi wilayah dan tangkapannya tidak sebesar cantrang," terang Jesta di Manado, Kamis, 11 Januari 2018.

Jesta mengaku menyosialisasikan ke nelayan soal larangan penggunaan cantrang. Ia juga menawarkan pengganti alat tangkap sesuai kebutuhan nelayan.

Alat penggantinya berupa gillnet milenium atau jaring insang. Gillnet dianggap lebih ramah lingkungan. Sebab, ikan yang terjaring hanya berukuran besar. Sementara dengan cantrang, bukan hanya ikan yang terjaring, tapi juga terumbu karang dan biota laut lain.

Selain itu, ujar Jesta, pemerintah juga menawarkan bantuan mootor tempel untuk nelayan yang memiliki perahu. Jesta mengungkapkan bantuan itu tak bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Nomor 72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPNRI). 

Untuk penyaluran bantuan, Jesta meminta nelayan membuat proposal dan menyampaikannya ke DKP kabupaten atau kota. Lalu, surat itu ditembuskan ke DKP Provinsi Sulut.

"Nanti di situ dilihat pos anggarannya. Karena tentu harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kalau misalkan di kabupaten atau kota pos anggarannya cukup maka bantuan itu ditangani mereka, kalau tidak baru ditangani provinsi," terang Saruan.

Kepala Seksi  Kenelayanan dan Kelembagaan Bidang Perikanan Tangkap, Ellist Bawuno menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, nelayan dibagi dalam empat kategori. Yaitu nelayan kecil, nelayan tradisonal, nelayan buruh, dan nelayan pemilik.

Menurutnya, biasanya nelayan yang menggunakan cantrang itu sudah masuk pada kategori nelayan pemilik. Tapi, untuk Sulut, nelayan pemilik menggunakan pukat cincin atau dalam bahasa lokalnya disebut pajeko.

"Ada juga nelayan tradisional namun memiliki kapal di atas 10-30 GT tapi itu milik bersama di mana beberapa kelompok nelayan tergabung dalam sebuah koperasi," jelasnya.

Untuk itu, dia mengaku saat ini DKP Sulut masih melakukan klasifikasi seluruh nelayan di Sulut. Untuk mengetahui mana yang masuk nalayan tradisional, buruh, dan pemilik. Termasuk, soal pemberian asuransi nelayan.


(RRN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KELAUTAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA DAERAH
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 23-04-2018