DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.179.914.135 (23 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

8 WN Filipina Ilegal Terancam 5 Tahun Penjara

Mulyadi Pontororing - 01 Maret 2018 15:59 wib
Pangkalan TNI AL Tahuna dan Timpora melaksanakan operasi gabungan dengan menggunakan 2 unsur Alpung Lanal Tahuna Kal PSH 1-8-31 sebagai Pusat Kendali Utama dan Sea Rider Lanal Tahuna sebagai Tim Penindak di Laut, dalam merazia WN Filipina yang tinggal di
Pangkalan TNI AL Tahuna dan Timpora melaksanakan operasi gabungan dengan menggunakan 2 unsur Alpung Lanal Tahuna Kal PSH 1-8-31 sebagai Pusat Kendali Utama dan Sea Rider Lanal Tahuna sebagai Tim Penindak di Laut, dalam merazia WN Filipina yang tinggal di

Manado: Imigrasi Sulawesi Utara telah mendalami delapan orang asal Filipina yang bermukim di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara hingga puluhan tahun. Hasil penyelidikan kedelapan orang itu tak mengantongi identitas dan izin tinggal di Indonesia.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulut Dodi Karnida mengatakan, kedelapan orang itu bakal didakwa Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman lima tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

"Mereka kini ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi (Rudenim) Kanim Tahuna, kata Dodi saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 1 Maret 2018.

Dodi mengatakan, delapan orang warga negara Filipina itu ditangkap di rumpon-rumpon ikan di sekitar perairan Tahuna dalam operasi gabungan antara TNI AL dan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Dari hasil penyelidikan awal, mereka mengaku bekerja sebagai penjaga di empat rumpon penangkap ikan yang merupakan milik WNI di Tahuna.

"Para WNA tersebut semuanya sudah tinggal selama lebih dari 2 tahun dan menurut pengakuannya mereka tidak pernah lama tinggal di darat karena khawatir ditangkap oleh para petugas khususnya anggota Timpora," lanjut Dodi.

Adapun terhadap para WNI pemilik rumpon yang mempekerjakan WNA yang masuk secara ilegal bisa  dituntut pidana Pasal 124 UU Nomor 6 Tahun 2011 dengan ancaman dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp200 juta.

Untuk proses penyidikan sambung Dodi, Imigrasi Kanim Tahuna akan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya khususnya dengan para anggota Timpora yang terdiri antara lain TNI AL, Kepolisian, Kejaksaan dan Kesbangpol serta pihak lain yang dalam hal ini adalah Konsulat Jenderal Filipina untuk masalah verifikasi status kewarganegaraannya.

"Kami PPNS Imigrasi Divisi Keimigrasian maupun PPNS dari Direktorat Jenderal, tentu saja akan melakukan pendampingan/supervise kepada PPNS Kanim Tahuna ketika mereka melakukan penyidikan sampai selesai," pungkas Dodi.



(ALB)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG WNA ILEGAL
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA DAERAH
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 14-12-2018