DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 20.111.547.901 (22 SEP 2018)

DPR yang Berprasangka

Sjaichul Anwar - 14 Februari 2018 06:12 wib
Ilustrasi. (foto: Getty Images/Nikolay Mamluke )
Ilustrasi. (foto: Getty Images/Nikolay Mamluke )

Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat tampaknya sedang berprasangka. Tidak ada yang keliru soal itu. Hanya, ketika anggapan itu hendak diterjemahkan, apalagi dalam produk hukum dengan tindakan yang mengiringinya, ini bisa menjadi persoalan serius.

Jangan berpasangka, demikian pesan orang bijak. Apalagi tanpa bukti. Salah-salah kuping Anda jadi tipis, dan menganggap yang lain selalu salah.

Senayan, merujuk alamat kantor DPR, mungkin tengah mengingatkan ada hak imunitas yang melekat pada mereka. Kita sepakat, anggota Dewan adalah jabatan `wah`. Tidak sembarang orang bisa duduk di sana. Tapi rasanya perlu pula diingatkan, bukan berarti mereka bebas dari kritik.

Peluang mengingatkan, apalagi mengkritik DPR, kini agaknya sudah tertutup setelah Dewan mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Tengok saja Pasal 73 dan Pasal 122 huruf k UU MD3. Juga Pasal 245.

Pasal 73, intinya berbunyi; DPR berhak memanggil siapa pun dan wajib hadir. Batasnya sampai tiga kali. Kalau yang dipanggil tak juga datang, DPR bisa meminta Kepolisian menjemput paksa, lalu Dewan berhak menyandera sang terpanggil selama 30 hari.

Bunyi Pasal 122 huruf k juga tak kalah ngeri. Intinya, Mahkamah Kehormatan Dewan berhak menempuh langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal 122 huruf k bisa digolongkan pasal karet. Sebab, tak ada dalam klausul pasal itu yang menjelaskan secara rigit sejauh mana batasan anggota DPR tersinggung atau tidak. Semua hanya berangkat dari syak mereka.

Sulit tidak mengatakan anggota Dewan hanya ingin mendengar atau menerima hal-hal bagus tentang mereka. Jangan-jangan mereka memang tak mau lagi mendengar suara rakyat, meski dipilih oleh rakyat. Celaka besar kalau itu yang terjadi.

Rumit pula mengamini alur pikir bahwa Pasal 122 huruf k semata untuk meredam hujatan dan kabar bohong (hoax) yang marak tentang anggota DPR. Yang terang, pasti tak akan ada asap kalau tidak ada api.

Pasal 245 juga menyiratkan tak boleh sembarangan `menyolek` anggota DPR. Penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga terlibat tindak pidana harus mendapat persetujuan dari Presiden dan pertimbangan tertulis dari MKD.

Padahal, merujuk banyak hasil survei, kepuasan publik terhadap kinerja Parlemen masih rendah. Itu ada pembenarnya. Sepanjang 2017, DPR hanya menghasilkan 11,5 persen produk legislasi dari target 2017 atau 6 undang-undang (UU) dari 52 rancangan undang-undang (RUU) prioritas.

Jadi, wajar saja bila kemudian UU MD3 dihujani protes. Lagi pula masih terbuka celah buat menstip beberapa pasal `kontroversial` di dalamnya. Masyarakat masih bisa menggugat pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan nilai demokrasi ke Mahkamah Konstitusi.


(DEN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG UU MD3
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 23-09-2018