KPK Abaikan Uji Materi MK

Juven Martua Sitompul - 15 November 2017 14:28 wib
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Lingga
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Lingga

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan uji materi UU di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa menghentikan proses penyidikan. Apalagi menghalangi pemeriksaan terhadap tersangka.

Hal ini ditegaskan lembaga Antikorupsi menanggapi kubu Ketua DPR RI Setya Novanto yang menolak memenuhi panggilan penyidik dengan dalil menunggu uji materi UU di MK.

"Dalam proses hukum, acuan yang digunakan adalah KUHAP, UU Tipikor, dan UU KPK. Jadi, sekali pun ada bagian dari UU tersebut yang diuji di MK, hal tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang berjalan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu 15 November 2017.

Komentar Febri merujuk pada Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal itu menjelaskan bahwa UU yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan jika aturan itu bertentangan dengan UUD 1945.

Menurutnya, KPK punya tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil dan berlaku terhadap semua orang, termasuk pimpinan legislatif. Oleh karena itu, KPK meminta semua pihak tak menyalahartikan hak imunitas.

Apalagi mengartikan hak imunitas berarti kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh lembaga penegak hukum. Sebab, hak imunitas terbatas untuk melindungi anggota DPR yang menjalankan tugas.

"Tentu hal itu tidak berlaku dalam hal ada dugaan tindak pidana korupsi. Karena melakukan korupsi pasti bukan bagian dari tugas DPR. Mari kita jaga lembaga terhormat ini," kata Febri.

Baca: Mangkir Pemeriksaan, Novanto Kunker ke Kupang

Novanto sedianya diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) hari ini. Namun, Ketua Umum Partai Golkar itu menolak hadir dalam pemeriksaan dengan alasan sedang menunggu uji materi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK di MK.

Ini keempat kalinya Ketua Umum Partai Golkar itu tidak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa kasus korupsi KTP-el. Tiga kali absen sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan satu kali sebagai tersangka setelah resmi kembali menjadi pesakitan kasus korupsi KTP-el.

KPK sebelumnya resmi kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.




(UWA)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 18-11-2017