DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 12.144.868.902 (16 AGUSTUS 2018)

KPK Geledah Kantor BPKS Aceh

Juven Martua Sitompul - 10 Agustus 2018 18:52 wib
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto..
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto..

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Aceh. Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.
 
"Penggeledahan dilakukan mulai 09.30 WIB hingga sore ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018.
 
Menurut Febri, dari penggeledahan itu penyidik mengamankan sejumlah alat bukti yang berkaitan dengan aliran dana suap DOKA ke sejumlah pihak lain.
 
"KPK menyita dokumen terkait perkara DOKA dari Kantor BPKS, Aceh," ujarnya.
 
Ini bukan kali pertama penyidik menggeledah lokasi terkait penyidikan kasus dugaan suap DOKA tersebut. Lokasi yang pernah digeledah itu antara lain kantor Dinas Pendidikan dan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.
 
Dari dua penggeledahan tersebut, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan catatan tentang pelaksanaan anggaran. "Barang bukti baru ini akan memperkuat perkara yang sedang ditangani," pungkasnya.
 
KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Empat tersangka itu yakni, Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, serta dua pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.
 
Dalam kasus ini, Irwandi Yusuf diduga meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi Yusuf meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah Ahmadi.
 
Namun, Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Irwandi Yusuf lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Baca: Steffy Burase Dicecar Soal Aliran Dana Aceh Marathon 2018

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara, Ahmadi sebagai pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.




(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OTT GUBERNUR ACEH
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 16-08-2018