DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 19.955.605.901 (19 SEP 2018)

UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan

Ilham wibowo - 04 Juli 2018 03:45 wib
Jaksa Agung HM Prasetyo--MI/Angga Yuniar
Jaksa Agung HM Prasetyo--MI/Angga Yuniar

Jakarta: Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) memiliki banyak kelebihan. Dia bersyukur UU Antiterorisme disepakati oleh semua pihak.

"Berbeda dengan Undang-undang lama yang cenderung meenempatkan kita selangkah di belakang terorisme," kata Prasetyo saat menghadiri kerja sama dengan Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Komplek Kejagung, Selasa, 3 Juli 2018. 

Undang-undang yang disahkan tangga 21 Juni 2018 itu dinilai lebih bersifat proactive law enforcement yang memuat subtansi pengaturan yang lebih responsif.

Sehingga, lanjut dia berbagai bentuk perbuatan seperti rekrutmen, pembaiatan, pengorganisasian, pelatihan hingga berbagai kegiatan radikal lain yang terindikasi dengan tindak pidana terorisme bisa dipidana.

"Terorisme telah tumbuh menjamur, membentuk sel-sel jaringan yang terjalin satu sama lain, melakukan serangkaian ancaman dan aksi teror yang lazim dilakukan dengan cara-cara yang berubah-ubah, tidak manusiawi karena bahkan telah demikian tega melibatkan dan menggunakan anggota keluarga, isteri dan anak-anak kecil," paparnya. 

Tak hanya itu, penentuan keterlibatan korporasi sebagai organisasi terorisme kini tidak lagi harus melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, cukup melalui penetapan hakim.

"Ini merupakan langkah progresif dalam upaya mencegah dan menanggulangi berkembangnya teroris dalam sebuah organisasi maupun menggejalanya fenomena foreign terorist fighter," ujarnya. 

Kemudian, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme pun dinilai cukup membantu. Mengingat, gerakan dan aksi terorisme bukan hanya persoalan pelanggaran hukum positif saja, melainkan telah menjadi persoalan sosial dan keamanan yang berpotensi mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

"Secara institusional Kejaksaan juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara serius mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan kejahatan teroris, diantaranya dengan dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara," bebernya. 

Dia mengatakan kebijakan yang komprehensif dari hulu hingga hilir terkait upaya pencegahan tetap perlu dilakukan. Karenanya, jalinan hubungan kerja sama dan koordinasi formal yang lebih terstruktur, jelas dan terarah antara BNPT dan Kejaksaan RI disambut baik. 

"Semua pihak, kementerian dan lembaga yang memiliki tugas, tanggung jawab dan fungsi menanganinya dapat bersinergi, berkoordinasi dan bekerjasama secara lebih intens," pungkasnya.


(JMS)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG TERORISME
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 20-09-2018