Presiden Didesak Keluarkan Perppu Penghapusan Pasal Penodaan Agama

Ilham wibowo - 18 Mei 2017 17:35 wib
Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi terdakwa dalam sidang penodaan agama. Foto: Antara/M Adimaja
Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi terdakwa dalam sidang penodaan agama. Foto: Antara/M Adimaja

Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Penghapusan Pasal Penodaan agama diminta segera diterbitkan. Sebab, penerapan pasal itu sudah terbukti meresahkan dan berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.

"Kehadiran Perppu bisa lebih cepat mengakomodasi keberagaman dan identitas seseorang," kata aktivis Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia (KA-KBUI) Martin Elia, dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Mei 2017.

Penerbitan Perppu dinilai sebagai solusi efektif dibandingkan harus menguji materi pasal itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi jika harus merevisinya.

Klausul tentang penodaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP dan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Kedua aturan itu, kata Martin, sudah tak relevan dan parameter penerapan sangat subjektif.

"Pasal itu juga bisa dimanfaatkan kelompok masyarakat dan elite politik. Akhirnya akan membuat demokrasi kita terancam," ujar Martin.

Doni Ardyanto, aktivis KA-KBUI lain, menuturkan demokrasi Indonesia mengakomodasi hadirnya keberagamaan. "Kita bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler. Negara punya kewajiban melindungi semua agama di Indonesia," ucapnya.

Baca: Pemerintah tak Mau Gegabah Hapus Pasal Penodaan Agama

Pemerintah tidak mau gegabah menghapus pasal yang menyangkut penodaan agama. Sebab, menghapus pasal penodaan agama tanpa ada penggantinya dapat menimbulkan masalah yang lebih besar.
 
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, penghapusan pasal penodaan agama harus dilakukan secara hati-hati.

"Saya pikir kalau ada yang ingin menghapus, kita harus berhati-hati betul. Apakah ada penggantinya?" kata Lukman di Gedung Stovia, Jakarta Pusat, Rabu 17 Mei 2017.
 
Menurutnya, penghapusan pasal-pasal penodaan agama tanpa ada penggantinya menyebabkan negara tidak lagi memiliki dasar untuk menyelesaikan persoalan penodaan dan penistaan agama secara hukum.
 
"Jika negara tidak punya dasar hukum, berarti negara membiarkan masyarakat menyelesaikan sendiri masalah penodaan agama. Hal ini dapat menimbulkan aksi main hakim sendiri."
 
Pemerintah melalui Kementerian Agama akan terus berdiskusi dengan sejumlah tokoh dan akademisi untuk meninjau persoalan hukum ini.




(UWA)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KASUS HUKUM AHOK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 22-09-2017