Ancaman Walk Out KPK

Cahya Mulyana - 21 Agustus 2016 06:11 wib
Ketua KPK Agus Rahardjo. MI/Ramdani.
Ketua KPK Agus Rahardjo. MI/Ramdani.

Metrotvnews.com, Sukabumi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai menghapus syarat justice collaborator pada pemberian remisi dengan mendasarkan pada minimnya kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) sangatlah naif. Alasan itu dinilai tak bisa diterima. 

"Alasannya overcapacity? Itu bukan sesuatu yang tepat (untuk menghapus syarat justice collaborator). Kalau LP penuh, ya, bangun LP lagi. Kita harus sadari akar permasalahannya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam media gathering di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (19/8/2016)

Justice collaborator ialah salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang telah mengakui kesalahannya. Ia bukan pelaku utama dalam suatu kejahatan dan bersedia bersaksi di pengadilan.

Menurut dia, permasalahan penuh sesaknya LP tidak bisa diselesaikan dengan menghapus syarat ini. KPK, kata Agus, menolak secara bulat keinginan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menghapuskan syarat justice collaborator melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

"Saya selain telah mengirim surat ke Kemenkum dan HAM juga kirim tembusannya ke Presiden Joko Widodo. KPK tetap menyatakan sikap. Kalau enggak diterima, kami WO (walk out) saja dari pembicaraan itu," tukas dia.

Di sisi lain, praktik jual beli status justice collaborator terhadap narapidana yang ingin mendapat remisi kini menjadi bisnis aparat penegak hukum. Tarifnya pun bervariasi atau bergantung pada jenis perkara dan tingkat kesulitan.

Indikasi itu disampaikan anggota Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu. "Ini hasil investigasi kami di beberapa LP yang dilakukan secara random," ujar dia.

Sejumlah narapidana yang ingin mendapatkan remisi, lanjut Ninik, dimintai petugas LP Rp3 juta-Rp35 juta. Narapidana kasus narkotika tercatat yang paling banyak mengajukan.


(OGI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG REMISI KORUPTOR
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 20-09-2017