Kejagung Bantah Berniat Melemahkan KPK di Depan DPR

Arga sumantri - 13 September 2017 16:10 wib
Kapuspenkum Kejagung Muhammad Rum/MTVN/Arga Sumantri
Kapuspenkum Kejagung Muhammad Rum/MTVN/Arga Sumantri

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejaksaan Agung membantah berniat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Isu itu menyeruak seiring pernyataan Jaksa Agung M. Prasetyo yang menjawab pertanyaan DPR soal KPK.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Muhammad Rum mengatakan, sederet pernyataan Prasetyo soal KPK hanya sebatas menjawab apa yang ditanyakan. Ia menyebut tak ada niat sedikit pun menguliti kinerja KPK di depan parlemen.

"Itu dimaknai sepihak untuk melemahkan KPK. Tidak ada sedikit pun pernyataan, wacana ingin melemahkan lembaga penegak hukum itu enggak ada," tegas Rum di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu 13 September 2017.

Rum menjelaskan, kapasitas Jaksa Agung dalam RDP dengan DPR hanya menjelaskan kinerja Kejaksaan. Prasetyo, kata dia, juga lebih banyak menjelaskan beberaoa kunjungan kerja ke lembaga penegak hukum negara lain.

"KPK Hongkong, KPK Malaysia, dan Kejaksaan Agung Singapura. Disebutkan lah perbedaan sistem hukum yang ada. Apa yang dilakukan oleh mereka," ungkap dia.

Jaksa Agung M. Prasetyo menyindir kewenangan penuntutan KPK. Meski sudah diberi kewenangan lebih, KPK belum mampu menyaingi indeks persepsi korupsi (IPK) yang diberikan institusi pemberantasan korupsi di negara-negara tetangga.

"IPK pada 2016, Malaysia mendapat skor 49 dengan peringkat 55. Sedangkan Singapura mendapat skor 84 dengan peringkat 7 dari 170-an negara yang disurvei," kata Prasetyo dalam rapat dengar pendapat di Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 11 September 2017.

Prasetyo juga membandingkan kewenangan KPK dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Malaysia, dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura. Mereka mendapatkan hasil lebih baik kendati hanya memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Dia menjelaskan, Kewenangan penuntutan di Malaysia dan Singapura adalah milik penuh kejaksaan. Meskipun SPRM Malaysia juga punya divisi penuntutan, tetapi dalam pelaksanaannya harus ada izin dari jaksa agung Malaysia.


(OJE)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KEJAKSAAN AGUNG
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 26-09-2017