Tamsil Linrung Akui Dekat dengan Markus Nari

Juven Martua Sitompul - 12 Januari 2018 13:36 wib
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Tamsil Linrung - ANT/Sigid A Kurniawan.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Tamsil Linrung - ANT/Sigid A Kurniawan.

Jakarta: Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Tamsil Linrung mengakui mengenal dekat dengan tersangka korupsi KTP-el Markus Nari. Tamsil menyebut hubungannya dengan Markus mulai terjalin sejak sama-sama duduk di Komisi IV DPR RI.

"Iya dulu sama-sama di komisi IV dan Banggar, Markus anggota," kata Tamsil usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.

Tamsil hari ini diperiksa penyidik KPK. Dia mengaku sepanjang pemeriksaan penyidik banyak mengonfirmasi soal pembahasan anggaran proyek KTP-el. 

Dia mengaku tidak tahu Markus ikut berperan dalam memuluskan anggaran proyek KTP-el. Sebab dia bilang pembahasan anggaran ada di Komisi II.

"Tidak tahu itu kejadian di komisi terkait, coba tanyakan lah ke mereka dengan Kemendagri," tutur Tamsil. 

Namun, mantan pimpinan Banggar ini mengakui ada penambahan anggaran proyek KTP-el. "Iya dikonfirmasi tambahan awalnya kan sebenarnya cuma Rp1 triliun terus ada tambahan Rp400 miliar," ucap dia. 

Nama Tamsil mencuat setelah beberapa kali disebut ikut kecipratan uang bancakan dari proyek KTP-el. Dalam dakwaan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, Tamsil disebut ikut menerima aliran dana haram proyek ini sebesar USD700 ribu.

Disinggung hal itu, Tamsil menjawab diplomatis. "Enggak tahu," singkat dia.

Ini bukan kali pertama, penyidik KPK memeriksa Tamsil dalam proses penyidikan korupsi KTP-el. Jauh sebelumnya, Tamsil juga sudah pernah diperiksa sebagai saksi untuk Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta Setya Novanto. 

Diketahui, KPK tengah melengkapi berkas penyidikan Markus Nari, yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak pertengahan Juli 2017 lalu. Markus disebut menerima uang sebesar Rp4 miliar karena membantu menambah anggaran proyek KTP-el pada 2012 sebesar Rp1,49 triliun.




(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 23-01-2018