Presdir PT Tower Bersama Dicecar Soal Rekening Koran

Juven Martua Sitompul - 17 Mei 2018 17:50 wib
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).

Jakarta: Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, Herman Setya Budi, diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015, yang menjerat Bupati Mojokerto, Mustofa Kemal Pasa (MKP).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pada pemeriksaan kali ini, ada beberapa hal yang dikonfirmasi penyidik dari bos PT Tower Bersama itu. Salah satunya, soal sejumlah dokumen yang disita penyidik saat menggeledah perusahaan tersebut.

"Mengonfirmasi sejumlah dokumen yang disita dalam kegiatan penggeledahan sebelumnya, di mana ditemukan rekening koran salah satu korporasi," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

Selain bos PT Tower Bersama itu, pada pemeriksaan kali ini penyidik juga ikut memanggil saksi lain yakni Direktur PT Tower Bersama, Budianto Purwahjo; Division Head Finance and Treasury PT Tower Bersama, Alexandra Yota Dinarwanti; Operation Maintenance PT Protelindo, Handi Prabowo.

Terakhir, Lutfhi Arief Muttaqin selaku ajudan Mustofa. "Namun, saksi ini tidak hadir dan akan dijadwalkan ulang pada Senin, 22 Mei 2018," ujarnya.

Tim penyidik KPK sebelumnya menggeledah kantor PT Tower Bersama di The Convergence Indonesia dan kantor PT Protelindo di Menara BCA. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan surat elektronik yang diduga berkaitan dengan dugaan kasus suap tersebut.

(Baca juga: 20 Mobil Bupati Mojokerto Disita KPK)

KPK menetapkan Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka dalam dua perkara. Yakni suap dan gratifikasi.

Pada kasus pertama, Mustofa diduga telah menerima suap atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Mustofa dijerat sebagai tersangka bersama dengan Permit and Regulatory Division Head Tower Bersama Group, Ockyanto; dan Direktur Operasi PTProfesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya.

Dalam kasus ini, Mustafa diduga menerima suap dari Ockyanto dan Onggo Wijaya sebanyak Rp2,7 miliar untuk memuluskan pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojoekerto tahun 2015.

Kemudian, Mustofa ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi bersama dengan Kadis PUPR Pemkab Mojokerto tahun 2010-2015, Zainal Abidin. Keduanya diduga menerima gratifikasi atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk pembangunan jalan di tahun 2015.





(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KASUS SUAP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 23-05-2018