Pengacara Novanto: Kalla Jangan Banyak Komentar Tanpa Melihat UU

Juven Martua Sitompul - 15 November 2017 12:25 wib
Kuasa hukum Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, Fredrich Yunadi---MI/Arya Manggala
Kuasa hukum Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, Fredrich Yunadi---MI/Arya Manggala

Jakarta: Kuasa Hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk tidak banyak berkomentar, soal penyidikan kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-el) yang menjerat kliennya. Menurutnya, komentar Kalla tidak berlandaskan Undang-undang (UU).

"Menurut saya sebaiknya wapres jangan berkomentar tanpa melihat UU," kata Fredrich saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu 15 November 2017.

Meski menghormati Kalla sebagai orang nomor dua di Indonesia, Fredrich mengingatkan Kalla untuk tidak membuat gaduh negara. Bahkan dia menuding kalau Kalla lah yang membikin kegaduhan.

"Saya sangat menghormati beliau sebagai Wapres, tapi ya saya akan lebih salut kalau dalam hal ini tidak membikin kegaduhan. Yang bikin kegaduhan kan beliau," ujarnya.

Baca: Kalla Minta Novanto tak Mengada-ada

Tak hanya itu, Fredrich juga menganggap Kalla terlalu ikut campur dalam kasus yang menjerat kliennya. Menurutnya, Kalla tidak perlu ikut 'nimbrung' apalagi membuat pernyataan yang membuat rakyat bingung.

"Kalau beliau mengatakan proses hukum kan begitu, kalau Pak JK bilang enggak perlu, itu kan lucu. Itu kan yang bikin gaduh siapa? Apa saya? Saya ini kan melaksanakan profesi saya," tegasnya.

Fredrich justru mengimbau agar Kalla belajar hukum sebelum berkomentar soal proses penyidikan kasus korupsi yang diduga merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

"Lebih baik Pak JK sebelum memberikan statement, tanya kepada ahli hukum. Kan ada menteri, ada Menkopolhukam, ada Jakgung, kan begitu. Ada staf ahli hukum, jangan lah melemparkan suatu opini melalui media, akhirnya bikin kegaduhan kan," pungkasnya.

Baca: Pengacara Minta Jokowi Melindungi Novanto

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir langkah Ketua DPR Setya Novanto yang berupaya menghindari KPK. Dia melihat hal itu sebagai upaya untuk lepas dari hukuman.

Kalla tak mempermasalahkan segala manuver yang dilakukan kubu Setya dalam menghadapi penyidikan Lembaga Antirasuah. Namun, langkah yang diambil harus halal di mata hukum.

Menurut dia, semua orang punya legalitas hukum untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu bisa diajukan bila mereka merasa dirugikan oleh undang-undang atau aturan yang berlaku.

"Pertanyaannya kenapa baru nanti, kenapa baru diajukan? Itu pertanyaannya kan," Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 November 2017.


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 25-11-2017