Setya Novanto Diminta Beri Contoh Baik kepada Masyarakat

Juven Martua Sitompul - 13 November 2017 05:13 wib
Ketua DPR RI Setya Novanto. MI/Susanto.
Ketua DPR RI Setya Novanto. MI/Susanto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ketua DPR RI Setya Novanto memenuhi panggilan penyidik terkait pemeriksaan kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-el). Lembaga anti-korupsi berharap Setya memberikan contoh baik bagi masyarakat.

"Semestinya tentu pimpinan lembaga negara yang terhormat memberikan contoh baik mematuhi panggilan penegak hukum," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu 12 November 2017.

Setya sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK. Saat ditanya mengenai kemungkinan penjemputan paksa jika Setya kembali mangkir, Febri menjawab diplomatis.

"Sudah kita sampaikan secara patut di hari kerja beberapa hari kemarin. Sejauh ini belum ada pemanggilan paksa," ujarnya.

Febri mengatakan, KPK masih fokus menyelesaikan berkas penyidikan tersangka Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS). Bersamaan dengan perampungan berkas Anang, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan maraton terhadap para saksi Novanto.

"Memang KPK masih fokus dulu menyelelesaikan berkas ASS yang sudah dilakukan penahanan sebelumnya. Karena ada batas waktu juga, secara paralel kita masih memeriksa saksi-saksi untuk tersangka SN," pungkas Febri.

KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto, Senin 13 November 2017. Setya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS).

Anang merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution yang ditetapkan sebagai tersangka baru kasus e-KTP pada 27 September 2017. PT Quadra Solution adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-elektronik (KTP-e) yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Dalam kasus ini, KPK juga telah kembali menetapkan Setya sebagai tersangka. Setya diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Setya bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Atas perbuatannya, Setya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(DRI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 21-11-2017