Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.659.184.273 (20 JULI 2018)

Buronan Kejaksaan tak akan Hidup Tenang

Ilham wibowo - 12 Juli 2018 14:18 wib
Jaksa Agung M Prasetyo di pekan olahraga Hari Bhakti Adhyaksa ke-58. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
Jaksa Agung M Prasetyo di pekan olahraga Hari Bhakti Adhyaksa ke-58. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.

Jakarta: Penjahat yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Agung (Kejagung) tak akan dibiarkan hidup tenang. Meski bertahun-tahun kabur, para buronan bakal diproses hukum. 

Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan nasib koruptor kasus proyek Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Thamrin Tanjung. Ia disergap intelijen Kejagung saat makan di Cilandak Town Square (Citos), Jakarta Selatan, Selasa malam, 9 Juli 2018. 

"Saya berikan apresiasi, itu perkara diputus sejak tahun 2001 ya. Ada dua orang terpidana, satu meninggal dan yang ini baru ketangkap kemarin," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Kompleks Kejagung, Kamis, 12 Juli 2018. 

Prasetyo memastikan bakal menangkap buronan lainnya ikut terlibat. Ia pun tak akan risau dengan tudingan yang menganggap Kejaksaan Agung lemah terhadap buronan. 

"Jadi kalau ada pihak yang masih bersikap nyinyir silakan saja. Kita yang penting jalankan terus. Biar anjing menggonggong kafilah berlalu, kan gitu saja," pungkas dia. 

Sementara itu, Thamrin divonis di tingkat kasasi dengan hasil putusan yang teregistrasi dalam surat nomor 720K/pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001. Thamrin mestinya menjalani hukuman 2 tahun penjara dengan denda Rp25 juta dan uang pengganti Rp8 miliar. 

Keberadaan Thamrin terus dipantau intelijen Kejaksaan Agung. Penangkapan dilakukan saat menemukan momentum yang tepat. "Begitu lihainya mereka. Kita lihat sekarang satu bukti bahwa kita tidak pernah mendiamkan (buronan)," ujar dia. 

Baca: Pemangkasan Anggaran tak Ganggu Kinerja Kejagung

Thamrin Tanjung adalah terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya dengan nilai Rp1,05 triliun dan US$471 juta. Pada 1998, PT Jasa Marga mengambil alih aset yang sebelumnya merupakan barang sitaan negara atas ketidakmampuan oknum melunasi utang untuk pembangunan jalan tol kepada BNI.

Pihak yang berutang adalah PT Marga Nurindo Bhakti (MNB) dengan mengambil kredit dari BNI senilai Rp2,5 triliun. Pada kenyataannya dari pinjaman sebesar itu, hanya Rp1 triliun untuk pembangunan tol, sisanya tidak diketahui.

PT MNB tidak bisa mengembalikan uang pinjaman itu hingga tol disita dan diambil alih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN mengembalikan proyek tersebut kepada negara, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga pada 1998.


(OGI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KEJAKSAAN AGUNG
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 20-07-2018