KPK Minta Novanto Hadir Pemeriksaan Besok

Juven Martua Sitompul - 14 November 2017 19:42 wib
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ketua DPR RI Setya Novanto memenuhi panggilan penyidik besok. Sebagai Ketua DPR, Novanto diminta taat hukum dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat.
 
"Seharusnya menjadi bentuk kepatuhan terhadap hukum. Kalau dipanggil penegak hukum sebaiknya datang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa 14 November 2017.
 
Febri mengatakan, alasan Novanto tidak hadir karena KPK harus mengantongi izin Presiden Joko Widodo tidak berlandaskan hukum. Menurutnya, jika Udang-undang MD3 dibaca secara hati-hati, tidak ada ketentuan yang mengaruskan KPK meminta izin Presiden untuk memeriksa seorang anggota legislatif.

Baca: Pencabutan BAP Miryam tak Menjamin Novanto Lolos Kasus KTP-el

"Tentu saja dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi imunitas tidak bisa digunakan di sana, karena berisiko sekali kalau dengan alasan imunitas seseorang anggota DPR tidak bisa diperiksa," ujarnya.
 
Pada pemeriksaan besok, Novanto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka korupsi KTP elektornik. Tidak ada alasan Novanto absen dengan dalil yang sama saat dipanggil sebagai saksi.
 
"Besok SN diagendakan pemeriksaannya sebagai tersangka, jadi ini hal yang sangat berbeda," tegas Febri.
 
Febri masih menjawab dengan diplomatis saat disinggung apakah lembaga Antikorupsi bakal melakukan penjemputan paksa jika Novanto kembali menolak memenuhi panggilan penyidik.
 
"Terkait panggil paksa sejauh ini belum memiliki rencana itu, karena KPK masih fokus pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemanggilan terhadap tersangka besok," pungkasnya.
 
KPK sebelumnya, resmi kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Baca: Wabendum Golkar: KPK tak Perlu Izin Presiden Memeriksa Novanto

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.
 
Atas perbuatannya, Novanto dijerat Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 18-11-2017