DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 45.764.339.104 (19 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

KPK Sita HP Dirut PLN

Juven Martua Sitompul - 07 Agustus 2018 20:12 wib
Dirut PLN Sofyan Basir didampingi sejumlah pengawalnya berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Foto: MI/Rommy.
Dirut PLN Sofyan Basir didampingi sejumlah pengawalnya berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Foto: MI/Rommy.

Jakarta: Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengakui telepon genggamnya disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, penyitaan itu dinilai hal yang wajar dilakukan dalam proses penyidikan.
 
"Itu normal‎," kaya Sofyan usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap PLTU Riau-I di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.
 
Sayangnya, bos PLN itu tutup mulut saat disinggung materi pemeriksaannya hari ini. Termasuk, soal pembicaraan Sofyan dalam percakapan telepon genggamnya.
 
"Enggak, enggak, tanya penyidik ya," kata Sofyan.
 
Ini kali kedua Sofyan diperiksa penyidik dalam kasus suap PLTU Riau-I. Dugaan adanya keterlibatan Sofyan menjadi alasan penyidik memeriksanya sebagai saksi.
 
Terlebih, dugaan keterlibatan Sofyan itu diperkuat dalam rekaman CCTV yang disita penyidik dari sejumlah lokasi. Dalam CCTV itu, Sofyan dan Menteri Sosial Idrus Marham terekam beberapa kali melakukan pertemuan dengan kedua tersangka; Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).
 
KPK tengah mendalami dugaan kongkalingkong pihak PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait pembahasan proyek pembangunan PLTU Riau-I. Salah satunya terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold Natural Resources Limited menjadi anggota konsorsium yang menggarap proyek tersebut.
 
Dalam proses perjalanan proyek ini, diduga PT PLN melalui anak usahanya yakni PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) menunjuk perusahaan Blackgold Natural Resources Limited untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-I. Selain Blackgold dan PT PJB, perusahaan lain yang terlibat dalam konsorsium ini yaitu China Huadian Engineering dan PT PLN Batu Bara.
 
KPK mengendus adanya peran Eni, Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar dan Sofyan Basir untuk memuluskan Blackgold masuk konsorsium proyek ini. Idrus Marham dan Sofyan Basir pun mengakui mengenal dekat kedua tersangka ini.
 
Tak hanya itu, Eni dari balik jeruji besi mengakui ada peran Sofyan dan Kotjo sampai akhirnya PT PJB menguasai 51 persen asset. Nilai asset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.
 
Proyek pembangunan PLTU Riau-I ini merupakan bagian dari program tenaga listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintah menargetkan PLTU Riau-I bisa beroperasi pada 2020/2021.

Baca: KPK Periksa Dirut PLN

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-I. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-I.‎
 
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Eni dan Johannes sebagai tersangka. ‎Eni diduga telah menerima suap Rp4,8 miliar dari Johannes untuk mengatur Blackgold Natural Resources Limited masuk dalam konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I.




(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI PLTU RIAU-1
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 21-10-2018