DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 47.877.961.729 (23 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Definisi Ujaran Kebencian Harus Diperjelas

Damar Iradat - 14 April 2018 12:42 wib
Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bogor: Pemerintah dinilai perlu memperjelas definisi ujaran kebencian (hate speech) dan kampanye hitam. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin menilai dua istilah tersebut patut diganti.
 
Menurut Usep, masalah isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Pilkada karena belum jernihnya pemahaman dan penegakan hukum terhadap kampanye hitam dan ujaran kebencian.
 
Kampanye fitnah sering diistilahkan kampanye hitam, sementara ujaran kekerasan biasa disebut ujaran kebencian.
 
"Kata fitnah langsung dipahami sebagai kejahatan dan tertuang dalam regulasi. Di regulasi umum dan pemilu, fitnah merupakan tindakan yang dilarang beserta sanksi jelas," ungkap Usep di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 14 April 2018.
 
Menurutnya, aturan fitnah sudah tertuang dalam Pasal 317 KUH Pidana. Dalam aturan tersebut, penyebar fitnah diberi sanksi penjara paling lama empat tahun.
 
Selain itu, juga diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat 3. Aturan tersebut juga merujuk Pasal 317 KUHP.
 
Usep menilai, jika definisi fitnah sudah jelas, hal tersebut tidak berlaku pada aturan soal ujaran kebencian. Pasalnya, saat ini masih ada ketidakjelasaan pemahaman dan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian.
 
"Lebih pada kecenderungan gebyar uyah. Semua pernyataan buruk bisa dinilai sebagai bentuk kebencian," tuturnya.
 
Hal tersebut kata Usep, membuat kritik dan pendapat yang tak mengenakan bisa dituding ujaran kebencian. Dampaknya adalah kebebasan berkurang.
 
Nenurut Usep, ujaran yang termasuk hate speech harus menyertakan unsur kekerasan atau konsekuensi hilangnya hak warga. Berdasar penjelasan ini perlu mengubah istilah ujaran kebencian menjadi ujaran kekerasan.
 
"Sehingga ujaran kekerasan adalah ajakan kepada massa untuk melakukan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik terhadap suatu pihak (individu atau kelompok)," papar Usep.
 
Menurutnya, regulasi di Indonesia sudah menempatkan ujaran kekerasan sebagai hal yang bisa dipidanakan.

Baca: Hoaks Mengandung Agama Dinilai Sangat Berbahaya

Pasal 69 UU Nomor 1 Tahun 2015, yang melarang kampanye dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; serta mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.
 
Selain itu Pasal 72 UU Nomor 1 Tahun 2015 menuliskan sanksi terhadap pelanggaran larangan Pasal 69 huruf d dan f adalah sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan. KUH Pidana Pasal 335 bertuliskan sanksi satu tahun penjara atau denda terhadap ujaran atau ancaman kekerasan ayat.
 
Pun begitu dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 45B berbunyi, setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.




(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG MEDIA SOSIAL
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 23-10-2018